Tanpa Transisi, Krisis Energi Global Terus jadi Ancaman Berulang ke Fiskal dan Rupiah

BRUSSELS - Dunia saat ini tengah menghadapi krisis energi paling serius dalam sejarah global akibat konflik di Timur Tengah. Komisaris Eropa untuk Energi dan Perumahan, Dan Jorgensen dalam konferensi pers di Brussels, Belgia, Selasa (5/5) mengatakan krisis energi terparah itu menjadi salah satu yang menguji ketahanan ekonomi, masyarakat, dan kemitraan negara-negara. 

Mantan menteri pertanian Denmark itu mengatakan negara-negara Uni Eropa (UE) telah mengeluarkan dana 30 miliar euro atau sekitar 611 triliun rupiah untuk impor bahan bakar minyak sejak konflik di Timur Tengah dimulai, tanpa memperoleh tambahan pasokan.

Pada 13 April, Angkatan Laut AS mulai memblokade lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz. Selat tersebut menyumbang sekitar 20 persen pasokan minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair (LNG) dunia.

AS menyatakan kapal non-Iran tetap dapat melintasi Selat Hormuz selama tidak membayar pungutan kepada Teheran.

Menanggapi pernyataan itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, mengutip pernyataan Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol, krisis energi sekarang adalah “mother of all crisis” untuk menunjukkan keparahan yang melebihi krisis-krisis energi sebelumnya.

“Krisis tidak saja berdampak pada pasokan energi, tetapi juga menciptakan krisis komoditas lain, serta ancaman bencana ekonomi global,” kata Fabby di Jakarta, Rabu (6/5).

Fabby menilai Indonesia cukup rentan menghadapi krisis ini. Sebab, 60 persen pasokan bahan bakar masih bergantung pada impor. Untuk LPG, ketergantungan bahkan lebih tinggi, mencapai 85 persen. Bahan baku petrokimia seperti nafta juga bergantung impor.

“Akibat krisis energi, Indonesia menghadapi tiga guncangan atau shocks, pasokan energi, fiskal, dan nilai tukar,” jelasnya.

Meski demikian, Fabby mengakui dampak krisis pasokan energi di Indonesia tidak seburuk negara tetangga. Hal itu karena Indonesia tidak mengimpor gas dan cukup berhasil mendiversifikasi negara sumber minyak, BBM, dan LPG.

Subsidi Bengkak

Hal yang menjadi kekhawatiran, menurut Fabby, adalah respons pemerintah yang menyerap kenaikan harga energi dengan mengalokasikan subsidi lebih besar. “Dampaknya adalah defisit APBN yang membesar dan potensi pemangkasan anggaran untuk sektor lain yang sebenarnya membutuhkan,” katanya.

Hal itu kata Fabby tidak boleh dianggap sepele, karena pembengkakan subsidi bisa berdampak pada kualitas pembangunan jangka panjang dan menghalangi transisi energi yang justru bisa melepaskan Indonesia dari kebergantungan pada energi fosil.

Ia mendorong pemerintah mempercepat diversifikasi energi dan efisiensi subsidi agar APBN lebih sehat. Tanpa langkah struktural, krisis energi global akan terus jadi ancaman berulang bagi fiskal dan nilai tukar Indonesia.

Sementara itu, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti mengatakan eskalasi krisis energi global akibat perang dan konflik geopolitik menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, baik dari sisi ekonomi maupun energi.