RI Punya Harta Karun Energi, Tapi Jalan di Tempat

JAKARTA – Pengamat ekonomi Salamudin Daeng menilai Indonesia termasuk negara rentan terhadap krisis energi global, namun sekaligus punya modal besar untuk beralih ke energi non-fosil. Sayangnya, implementasi transisi energi masih banyak hambatan.

“Dunia tengah dipaksa untuk transisi dari minyak ke non minyak. Bagaimanapun caranya, semua negara harus meningkatkan spending mereka untuk transisi energi,” ujar Salamudin, Rabu (6/5).

Menurutnya, berbagai konflik geopolitik seperti ketegangan di Selat Hormuz dan gangguan pasokan minyak dunia tak lepas dari upaya mengatur ulang peta energi global. “Konflik Selat Hormuz dan gangguan ke minyak hanyalah usaha memperpanjang konflik untuk mengatur minyak dalam kepentingan transisi energi,” tegasnya.

Punya Peta Jalan, Tapi Tersendat  

Salamudin menyebut Indonesia sebenarnya sudah memiliki peta jalan transisi energi yang cukup bagus. Namun pelaksanaannya masih tersendat karena banyak hambatan, baik dari dalam maupun luar pemerintahan.

“RI punya peta jalan yang cukup bagus menuju transisi energi namun masih banyak yang menghalangi. Di dalam pemerintahan banyak membuat rencana tidak proper dan di luar menghambat dengan tindakan dan opini,” ungkapnya.

Kaya Energi Transisi, Kalah Saing dengan Batubara

Dari sisi hulu, Indonesia kaya sumber energi transisi. Cadangan gas alam melimpah, potensi panas bumi besar, hingga biomassa yang paling banyak di dunia. “Indonesia di hulu banyak gas, tapi dihambat oleh batubara. Panas bumi banyak, termasuk biomassa yang paling banyak,” kata Salamudin.

Sayangnya, dominasi batubara dalam bauran energi nasional masih kuat. Hal ini membuat pengembangan energi baru terbarukan berjalan lambat. Padahal, krisis energi global seharusnya jadi momentum untuk beralih.

Di sisi hilir, Salamudin menyoroti belum seriusnya upaya konversi energi. Padahal, Indonesia bisa mendorong penggunaan gas alam, gas pipa, dan CNG untuk transportasi maupun industri. “Di hilir bisa konversi ke gas alam, gas pipa dan CNG. Namun belum kelihatan serius,” ujarnya.

Ia menambahkan, tanpa keseriusan pemerintah dan dukungan semua pihak, Indonesia akan tetap rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. “Krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik akan terus menggerus devisa untuk impor BBM,” katanya.

Dunia Hadapi Krisis Terparah

Kekhawatiran serupa disuarakan Uni Eropa. Dunia menghadapi krisis energi paling serius dalam sejarah global akibat konflik di Timur Tengah, kata Komisaris Eropa untuk Energi dan Perumahan Dan Jorgensen, Selasa (5/5).

"Dunia menghadapi apa yang bisa disebut sebagai krisis energi terparah yang pernah ada — salah satu yang menguji ketahanan ekonomi, masyarakat, dan kemitraan kita," kata Jorgensen dalam konferensi pers di Brussels, Belgia.

Mantan Menteri Pertanian Denmark itu menyebut negara-negara Uni Eropa telah mengeluarkan dana 30 miliar euro atau sekitar Rp611 triliun untuk impor bahan bakar minyak sejak konflik di Timur Tengah dimulai, tanpa memperoleh tambahan pasokan.