Perampingan BUMN Butuh Integrasi Menyeluruh

Perampingan tidak boleh berhenti pada pengurangan jumlah perusahaan semata, tetapi harus diikuti evaluasi menyeluruh terhadap fungsi, model bisnis, dan kontribusi masing-masing entitas.

Jakarta – Rencana pemerintah merampingkan badan usaha milik negara (BUMN) melalui penutupan, merger, dan konsolidasi dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja perusahaan pelat merah. Namun, para ekonom mengingatkan keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari besarnya penghematan anggaran, melainkan juga harus dibuktikan melalui perbaikan tata kelola, peningkatan produktivitas, dan penciptaan nilai ekonomi jangka panjang.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan restrukturisasi BUMN dapat memperbaiki kondisi keuangan perusahaan negara, terutama melalui penataan kembali struktur pembiayaan dan penyelesaian persoalan utang.

"BUMN yang sehat mampu memberikan dividen yang lebih optimal dan mendukung pendanaan proyek strategis nasional," kata Esther, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Kamis (23/7).

Menurutnya, pembentukan holding maupun merger antarbadan usaha juga dapat meningkatkan efisiensi karena mengurangi fungsi-fungsi yang tumpang tindih serta membuat organisasi menjadi lebih ramping dan kompetitif.

Selain itu, restrukturisasi dinilai berpotensi memperkuat tata kelola perusahaan melalui peningkatan transparansi dan penerapan prinsip good corporate governance (GCG) sehingga mampu meminimalkan risiko penyimpangan maupun korupsi.

Meski demikian, Esther mengingatkan masih terdapat persoalan mendasar yang perlu dibenahi, yakni banyaknya anak usaha hingga cucu perusahaan BUMN yang dinilai tidak selalu memiliki keterkaitan dengan bisnis inti perusahaan induknya.

Menurutnya, perampingan tidak boleh berhenti pada pengurangan jumlah perusahaan semata, tetapi harus diikuti evaluasi menyeluruh terhadap fungsi, model bisnis, dan kontribusi masing-masing entitas.

Meningkatkan Produktivitas

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai kebijakan streamlining BUMN yang dijalankan Danantara merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan produktivitas perusahaan negara.

"Pemangkasan jumlah BUMN diharapkan akan mengembalikan BUMN kepada core business," ujarnya.

Ia menilai langkah tersebut dapat mengurangi duplikasi usaha, memperkuat pengawasan, sekaligus menekan biaya operasional dan belanja modal negara.

Namun, Toto mengingatkan tantangan terbesar justru muncul setelah proses merger dilakukan.

Menurutnya, keberhasilan konsolidasi sangat bergantung pada proses post merger integration (PMI), mulai dari penyatuan sistem operasional, standar kerja, hingga budaya perusahaan.

"Kalau PMI berjalan lancar, maka diharapkan value creation bisa tercipta segera. Namun, kalau PMI berjalan lambat dan penuh tantangan, maka harapan value creation di BUMN hasil konsolidasi juga agak pesimistis," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menutup, menggabungkan, dan mengonsolidasikan 250 BUMN hingga 31 Juli 2026.

Menurut Presiden, langkah tersebut diperkirakan mampu menghemat sekitar Rp50 triliun dari biaya rutin seperti gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, listrik, serta biaya operasional lainnya.

Prabowo juga menargetkan jumlah BUMN berkurang menjadi maksimal 350 perusahaan pada akhir 2026 dari sebelumnya 1.077 BUMN. Jika target tersebut tercapai, pemerintah memperkirakan potensi penghematan dapat meningkat menjadi Rp70 triliun hingga Rp80 triliun.

Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan program perampingan tidak boleh hanya diukur dari besarnya efisiensi anggaran. Yang lebih penting adalah memastikan konsolidasi benar-benar menghasilkan perusahaan negara yang lebih sehat, profesional, fokus pada bisnis inti, serta mampu memberikan pelayanan publik dan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.