Trump Jadikan Perjanjian Abraham Syarat Kerja Sama Nuklir Saudi

Riyadh – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan kerja sama nuklir sipil antara AS dan Arab Saudi hanya akan berlanjut apabila Riyadh bergabung dalam Perjanjian Abraham (Abraham Accords), kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel.

Dikutip dari Antara, pernyataan itu disampaikan Trump melalui platform Truth Social pada Kamis (23/7), sehari setelah Washington dan Riyadh menandatangani perjanjian kerja sama nuklir damai.

"Kesepakatan Nuklir Sipil (Tidak akan ada pengayaan material!) yang dibuat antara Departemen Energi AS dan Arab Saudi, yang hanya berkaitan dengan penggunaan non-militer seperti yang sudah dimiliki Iran dan UAE (dan negara lain), akan disetujui," tulis Trump.

Menurut Trump, persetujuan penuh terhadap kerja sama tersebut bergantung pada keputusan Arab Saudi bergabung dalam Perjanjian Abraham.

"Perjanjian itu sepenuhnya bergantung pada bergabungnya Arab Saudi ke dalam Perjanjian Abraham yang sangat dihormati dan sukses," ujarnya, seraya menegaskan bahwa AS tidak menolak pengembangan fasilitas nuklir sipil selama tidak mencakup pengayaan uranium.

Perjanjian Abraham merupakan kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara mayoritas Muslim yang dimediasi AS pada masa jabatan pertama Trump. Hingga kini, Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan telah bergabung dalam perjanjian tersebut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan kerja sama nuklir dengan Arab Saudi masih harus memperoleh persetujuan Kongres serta dilengkapi mekanisme pengamanan yang ketat.

"Setiap perjanjian yang akan kita buat dengan negara mana pun di dunia tentang energi nuklir sipil akan memiliki pengamanan untuk memastikan bahwa itu tidak dapat diubah menjadi program senjata," kata Rubio kepada wartawan di Filipina.

Pada Rabu (22/7), Departemen Energi AS mengumumkan penandatanganan Perjanjian 123, yakni kesepakatan kerja sama nuklir damai antara Washington dan Riyadh.

Perjanjian tersebut ditandatangani Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman, bersamaan dengan penandatanganan perjanjian pengamanan bilateral.

Kementerian Energi Arab Saudi menyatakan kerja sama itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai saat kunjungan Putra Mahkota Mohammed bin Salman ke AS pada November tahun lalu.

Menurut Riyadh, perjanjian tersebut bertujuan memperkuat kerja sama dalam pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, memperluas pertukaran teknologi, keahlian, dan investasi, serta memastikan seluruh pengembangan memenuhi standar internasional terkait keselamatan, keamanan nuklir, dan nonproliferasi.

Arab Saudi juga menilai kerja sama tersebut akan mendukung diversifikasi sumber energi nasional sekaligus memperluas peluang investasi kedua negara.

Houthi Serang Kapal Saudi

Di tengah penguatan kerja sama AS-Arab Saudi, kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah melancarkan serangan terhadap dua kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah.

Juru bicara militer Houthi Yahya Sarea mengatakan dua kapal tanker, ENCELIA dan LAYLA, menjadi sasaran rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat nirawak karena dituduh melanggar pembatasan maritim yang baru diumumkan kelompok tersebut.

Sarea mengklaim serangan menyebabkan kedua kapal terbakar dan operasi berjalan sesuai rencana. Namun, ia tidak menyebut lokasi kejadian maupun memberikan bukti yang dapat memverifikasi klaim tersebut.

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Arab Saudi.

Sementara itu, United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) melaporkan menerima informasi mengenai sebuah insiden terhadap kapal tanker sekitar 70 mil laut di barat daya Al Shuqaiq, Arab Saudi.

Menurut UKMTO, nakhoda kapal melaporkan kapal dihantam proyektil tak dikenal yang memicu kebakaran di atas kapal. Awak kapal dilaporkan berupaya memadamkan api.

Serangan yang diklaim Houthi terjadi dua hari setelah kelompok tersebut memperluas pembatasan pelayaran terhadap kapal-kapal yang melakukan perdagangan dengan pelabuhan Arab Saudi.

Houthi menyatakan kebijakan itu merupakan respons atas penutupan Bandara Internasional Sanaa, yang mereka tuding mendapat dukungan Arab Saudi.