Perkuat Daya Saing dengan Kebijakan Industri yang Terarah

JAKARTA - Hasil penelitian Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menunjukkan sektor manufaktur dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membantu perekonomian negara-negara berkembang memperkecil kesenjangan produktivitas dengan perekonomian negara-negara yang lebih maju.

Studi tersebut menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung peningkatan industri, pengembangan keterampilan, dan investasi guna membantu perekonomian beralih ke kegiatan bernilai tambah yang lebih tinggi.

Penelitian itu juga sejalan dengan Industrial Development Report 2026 UNIDO, yang menekankan perlunya kebijakan industri yang terarah untuk memperkuat daya saing dan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang.

Laporan tersebut mengutip upaya Indonesia dalam memperluas pengolahan sumber daya mineral di dalam negeri sebagai contoh kebijakan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dan pembangunan industri. Kedua studi tersebut menekankan bahwa transformasi industri membutuhkan lebih dari sekadar investasi.

Kelembagaan yang kuat, tenaga kerja terampil, infrastruktur yang memadai, dan akses terhadap pembiayaan merupakan hal-hal yang esensial untuk membantu perusahaan tumbuh dan bersaing.

Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia Bobur Alimov dalam acara Indonesia Development Talks yang digelar di Jakarta, Kamis (23/7) mengatakan pada intinya, pembangunan industri berpusat pada manusia.

“Indonesia sedang mengalami momentum yang nyata dalam transformasi industrinya, dan penelitian ini menunjukkan sejauh mana momentum tersebut dapat mendorong pertumbuhan produktivitas dengan pilihan kebijakan yang tepat,” jelas Bobur.

ADB kata Bobur siap bekerja sama dengan Indonesia dalam pembangunan industri guna menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan bernilai tambah tinggi.

“ADB akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu mewujudkan potensi tersebut menjadi lapangan kerja yang inklusif dan bernilai tambah tinggi bagi masyarakat Indonesia,” kata Bobur.

Penyerapan Tinggi

Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB. Suhartoko, yang diminta pendapatnya menilai arah kerja sama itu sudah tepat. Namun ia mengingatkan agar fokusnya diarahkan pada industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja tinggi.

Suhartoko pun merujuk pada teori perubahan struktural dari Hollis Chenery dan Syrquin. Teori tersebut meneliti pola transisi sumbangan setiap sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dikaitkan dengan pendapatan per kapita.

“Pada pendapatan per kapita rendah, sektor pertanian mempunyai kontribusi tertinggi dan penyerapan tenaga kerja juga tertinggi, disusul industri manufaktur dan jasa. Pada pendapatan per kapita menengah, sektor industri manufaktur nomor 1, diikuti pertanian dan terakhir jasa. Selanjutnya manufaktur masih nomor 1, diikuti jasa dan terakhir pertanian. Pada pendapatan per kapita tinggi, jasa nomor 1, diikuti manufaktur dan pertanian terakhir,” jelas Suhartoko.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor utama terhadap PDB Indonesia pada awal tahun 2026 adalah industri pengolahan atau manufaktur sebesar 19,07 persen, diikuti pertanian 12,67 persen. Sementara berbagai subsektor jasa seperti transportasi, akomodasi, dan jasa lainnya jika diakumulasikan justru menopang sisa struktur PDB nasional.

“Artinya sektor jasa yang seharusnya di bawah manufaktur malahan mendominasi, padahal Indonesia dalam pendapatan menengah yang seharusnya industri manufaktur yang nomor 1,” kata Suhartoko.

Oleh karena itu, ia menilai sangat tepat jika ADB membantu pengembangan industri manufaktur. “Namun yang dikembangkan seyogyanya manufaktur yang penyerapan tenaga kerja tinggi,” tegas Suhartoko.

Dorongan untuk memperkuat manufaktur padat karya dinilai penting agar kerja sama dengan ADB tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja inklusif bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Apindo DIY, Tim Apriyanto menilai sektor manufaktur memang menjadi salah satu motor utama dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat industri manufaktur karena didukung pasar domestik yang luas, ketersediaan tenaga kerja, serta sumber daya alam yang melimpah.

Namun, Tim mengatakan peningkatan daya saing industri tidak cukup hanya mengandalkan investasi baru. Pemerintah juga perlu memastikan iklim usaha yang kondusif melalui kepastian regulasi, penyederhanaan perizinan, efisiensi biaya logistik, serta ketersediaan energi dan infrastruktur yang memadai.

Kepastian tersebut menjadi faktor penting agar pelaku usaha berani melakukan ekspansi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia juga harus berjalan seiring dengan transformasi industri. Kebutuhan tenaga kerja manufaktur saat ini tidak lagi hanya mengandalkan jumlah pekerja, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan proses produksi modern.

Sebab itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan perlu diperkuat agar lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri.

Menurut Tim, dukungan lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB) akan memberikan dampak positif apabila diarahkan pada peningkatan kapasitas industri nasional dan penguatan ekosistem manufaktur.

Dengan kebijakan yang konsisten serta sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, sektor manufaktur diyakini mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif dan bernilai tambah tinggi.