Stabilisasi Rupiah Perlu Sinergi

BI perlu terus menjaga stabilitas melalui intervensi pasar yang terukur.

Bandung – Stabilisasi rupiah tidak bisa hanya bertumpu pada intervensi Bank Indonesia (BI), tetapi memerlukan sinergi kuat antarotoritas. Kebijakan moneter perlu didukung langkah fiskal, penguatan sektor riil, serta pengendalian permintaan valas agar lebih berbasis kebutuhan.

Seperti dikutip dari Antara, Ekonom sekaligus Associate Faculty LPPI Ryan Kiryanto menilai upaya stabilisasi nilai tukar rupiah perlu diperkuat melalui sinergi kebijakan lintas otoritas, tidak hanya mengandalkan langkah dari BI.

Merespons pelemahan rupiah yang sempat menembus level 17.300 rupiah per dollar AS akibat meningkatnya ketegangan geopolitik global, Ryan memberikan sejumlah masukan strategis agar stabilisasi nilai tukar dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Menurut dia, BI perlu terus menjaga stabilitas melalui intervensi pasar yang terukur, namun pada saat yang sama harus diimbangi dengan dukungan kebijakan dari otoritas lain, seperti pemerintah dan sektor keuangan.

“BI sudah menjalankan perannya, tetapi stabilisasi rupiah membutuhkan orkestrasi kebijakan yang lebih kuat antarotoritas,” ujar Ryan akhir pekan lalu.

Salah satu langkah yang disarankan adalah memperkuat kebijakan mikro yang telah berjalan, seperti penyesuaian ambang batas (threshold) pembelian valuta asing (valas). Kebijakan ini dinilai perlu terus dievaluasi agar mampu mengarahkan permintaan dollar lebih berbasis kebutuhan riil, bukan spekulatif.

Ryan juga menyarankan agar BI bersama otoritas terkait mendorong perbankan melakukan manajemen risiko yang lebih ketat terhadap eksposur pinjaman valas. Dalam hal ini, debitur dengan eksposur besar dapat diarahkan secara bertahap untuk melakukan konversi ke rupiah guna mengurangi tekanan terhadap nilai tukar.

Selain itu, ia menekankan pentingnya perbaikan struktural ekonomi domestik sebagai langkah jangka menengah hingga panjang. Peningkatan penggunaan bahan baku substitusi impor, khususnya di sektor industri strategis seperti farmasi, dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap valas dan memperkuat fundamental rupiah.

Ryan juga mendorong penguatan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar mampu menghasilkan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan responsif terhadap dinamika pasar. Harmonisasi kebijakan antarotoritas dinilai penting untuk menciptakan kepercayaan investor.

Ia menambahkan, asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 di kisaran 16.500 rupiah per dollar AS dapat dijadikan acuan jangka menengah yang perlu dicapai secara bertahap, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan kepentingan eksportir dan importir.

Biaya Intervensi

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengingatkan agar BI tetap memperhitungkan biaya intervensi terhadap cadangan devisa.

Ia menyarankan agar strategi stabilisasi dilakukan secara selektif dan tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi jangka pendek. Penguatan instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dapat dimanfaatkan untuk menarik aliran modal masuk, meski tetap memerlukan dukungan kebijakan fiskal yang kredibel.

“Stabilisasi rupiah harus selektif dan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi berkelanjutan,” ujarnya.

Rizal juga menilai pelonggaran transaksi NDF di pasar offshore dapat menjadi langkah taktis untuk mengurangi distorsi pasar, namun perlu pengawasan ketat agar tidak dimanfaatkan untuk aktivitas spekulatif.

Dalam kondisi tekanan global yang masih tinggi, para ekonom sepakat bahwa ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga semakin terbatas. Oleh karena itu, kebijakan suku bunga sebaiknya ditempatkan sebagai opsi terakhir agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi domestik.