Kemacetan di Selat Hormuz Bahayakan Kelompok Rentan Dunia

JENEWA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (10/3) memperingatkan bahwa kemacetan di Selat Hormuz yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah dapat menghantam sebagian orang yang paling rentan di dunia.

Selat ini adalah satu-satunya jalur laut dari Teluk menuju Samudra Hindia, yang dilalui oleh hampir seperempat pasokan minyak dunia yang diangkut melalui laut, serta sejumlah besar kargo.

Teheran hampir sepenuhnya memblokir jalur air tersebut setelah diluncurkannya serangan udara Amerika Serikat (AS)-Israel pada 28 Februari ke Iran yang kemudian memicu perang.

"Guncangan saat ini terjadi pada saat banyak negara berkembang berjuang untuk membayar utang mereka, menghadapi pengetatan ruang fiskal dan kapasitas terbatas untuk menyerap guncangan harga baru," kata badan perdagangan dan pembangunan PBB, UNCTAD.

"Kenaikan biaya energi, pupuk, dan transportasi, termasuk tarif pengiriman, harga bahan bakar kapal, dan premi asuransi, dapat meningkatkan biaya pangan dan memperparah tekanan biaya hidup, terutama bagi kelompok yang paling rentan," imbuh UNCTAD.

UNCTAD menambahkan bahwa dalam hal volume perdagangan melalui laut, pada pekan sebelum konflik, 38 persen minyak mentah, 29 persen gas minyak cair, 19 persen gas alam cair, dan 19 persen produk minyak olahan berhasil melewati selat tersebut. Namun sementara rata-rata 129 kapal melintas setiap hari melalui selat tersebut antara 1 dan 27 Februari, jumlah itu turun menjadi hanya tiga pada tanggal 3 Maret.

UNCTAD mengatakan gangguan tersebut menggarisbawahi kerentanan titik-titik rawan maritim yang penting dan potensi gangguan terhadap titik-titik tersebut untuk menimbulkan guncangan di seluruh rantai pasokan dan pasar komoditas.

"Kenaikan biaya energi, transportasi, dan pangan dapat membebani keuangan publik dan meningkatkan tekanan pada anggaran rumah tangga, yang berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi dan sosial khususnya di negara-negara dengan perekonomian yang sangat bergantung pada impor energi, pupuk, dan makanan pokok," demikian pernyataan UNCTAD.

Sementara itu kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, menyuarakan kekhawatiran atas dampak yang mungkin ditimbulkan oleh penurunan tajam aktivitas pelayaran komersial, khususnya bagi mereka yang paling rentan di dunia.

"Dampak lonjakan harga minyak akan memiliki efek domino terhadap stabilitas ekonomi makro dan sosial di banyak negara, terutama negara-negara yang sudah mengalami kesulitan utang," kata Turk.

Menurut Jean-Martin Bauer, direktur layanan analisis pangan dan gizi WFP, langkah perusahaan pelayaran mengalihkan layanan dan menambahkan biaya tambahan, yang menyebabkan kemandekan di tempat-tempat yang sangat jauh dari Hormuz.

"Ini tak lain adalah momen penting lainnya dalam sejarah rantai pasokan global. Kita melihat kemandekan di Asia. Ini merupakan gangguan yang cukup parah yang sedang terjadi saat ini," kata Bauer.

Tiada Pengawalan

Sementara itu pihak Angkatan Laut AS dilaporkan telah menolak permintaan dari industri pelayaran untuk pengawalan militer melalui Selat Hormuz dengan alasan risiko serangan terlalu tinggi untuk saat ini, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Penilaian Angkatan Laut AS menunjukkan gangguan berkelanjutan terhadap ekspor minyak Timur Tengah dan kontras dengan pernyataan Presiden Donald Trump bahwa AS siap menyediakan pengawal angkatan laut kapan pun diperlukan untuk memulai kembali pengiriman reguler di sepanjang jalur air utama tersebut.

Pengiriman barang di sepanjang selat sempit itu praktis terhenti sejak dimulainya perang AS-Israel dengan Iran lebih dari seminggu yang lalu, mencegah ekspor sekitar seperlima pasokan minyak dunia dan menyebabkan harga minyak global melonjak ke level tertinggi yang belum pernah terlihat sejak tahun 2022.

Salah satu sumber mengatakan bahwa penilaian Angkatan Laut AS selama pengarahan hari Selasa tidak berubah dan pengawalan hanya akan mungkin dilakukan jika risiko serangan berkurang. AFP/CNA/I-1