Industri Pengguna Plastik Dapat Angin Segar, Pemerintah Kaji Insentif

JAKARTA – Dukungan fiskal atau stimulus bagi industri pengguna plastik mencerminkan upaya menjaga daya saing sektor manufaktur yang masih bergantung pada bahan tersebut, terutama di tengah tekanan biaya produksi dan tuntutan efisiensi.

Instrumen seperti insentif pajak, subsidi bahan baku, atau kemudahan impor dapat membantu menekan biaya dan menjaga keberlanjutan produksi, khususnya bagi industri kemasan, makanan-minuman, dan barang konsumsi.

Namun secara analitis, kebijakan ini mengandung trade-off yang signifikan. Di satu sisi, stimulus mampu menjaga pertumbuhan industri dan lapangan kerja, tetapi di sisi lain berpotensi bertentangan dengan agenda pengurangan sampah plastik dan transisi menuju ekonomi sirkular.

Oleh karena itu, efektivitasnya sangat bergantung pada desain kebijakan yang selektif—misalnya dengan mengaitkan insentif pada penggunaan plastik daur ulang, inovasi material ramah lingkungan, atau peningkatan efisiensi pengelolaan limbah—agar tetap sejalan dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah berencana membahas dukungan fiskal atau stimulus bagi industri pengguna plastik.

Pembahasan tersebut rencananya akan dilakukan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa (28/4).

“Besok (Selasa) kami akan bahas, rapat dengan satgas di sini. Satgas Percepatan Ekonomi Nasional, termasuk debottlenecking,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4).

Rapat tersebut akan menjadi forum bagi pemerintah untuk menyusun respons terhadap persoalan yang menghambat dunia usaha, termasuk tekanan biaya akibat lonjakan harga plastik belakangan ini.

Namun, Airlangga tidak merinci bentuk stimulus yang akan disiapkan pemerintah. Airlangga mengatakan rincian lebih lanjut akan disampaikan usai rapat besok.

“Tunggu, besok baru dibahas,” ujarnya.

Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Satgas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I dan dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II.

Pembentukan satgas tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Satgas ini mempunyai tugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meliputi antara lain Program Paket Ekonomi danProgram Stimulus Ekonomi.

Kemudian Program Prioritas Pemerintah, Program Utama pada beberapa kementerian/lembaga dan program lainnya berdasarkan arahan Presiden.

Selain itu, satgas bertugas menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran pendukung pelaksanaan program pemerintah.

Selanjutnya menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat.