Akhiri TPA Open Dumping, Tuntaskan Kedaruratan Sampah

Sejak 2000-2010 pengelolaan sampah masih menerapkan metode open dumping. Pemerintah kabupaten/kota menerapkan paradigma lama, yakni kumpul-angkut-buang. Mereka mengandalkan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

Metode open dumping masih digunakan pada 2011-2020, dan berlanjut 2021-2026. Pendekatan kumpul-angkut-buang masih sangat disukai hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Mungkin metode tersebut penerapannya lebih mudah. Berbeda dengan metode control landfill dan sanitary landfill, pendekatan yang lebih maju. Penggunaan pendekatan kuno tersebut rentan terhadap pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan.

Implikasi penggunaan metode open dumping, yakni tumpukan-tumpuka atau gunung-gunung sampah semakin tinggi dan banyak, lalu meledak serta longsor, menelan hingga ratusan korban manusia. Manusia terurug sampah mati sangat terhinakan.

Ketika musim panas terjadi kebakaran, dan pada musim hujan terjadi longsor. Pencemaran lingkungan hidup merajalela, ancaman kesehatan masyarakat mengerikan, populasi lalat, belatung, kecoa, tikus, insects semakin banyak. Leachate-nya sangat berbahaya.

TPA open dumping dan wilayah sekitarnya jadi salah tempat yang sangat tercemar di dunia. Air sumur pH tidak normal, tercampur beberapa parameter logam berat. Di sini terjadi pelanggaran hak azasi manusia. Setiap orang berhak hidup dalam lingkungan yang baik, sehat dan berkelanjutan dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28H, dan perundangan lainnya.

Penghentian TPA Open Dumping

KLH/BPLH (10/3/2025) merilis Indonesia menghasilkan 56,63 juta ton sampah per tahun, namun hanya 39,01% (22,09 juta ton) yang berhasil dikelola dengan baik. Sebanyak 21,85% (12,37 juta ton) sampah masih ditimbun di TPA open dumping, sementara 39,14% (22,17 juta ton) lainnya terbuang ke lingkungan melalui pembakaran, illegal dumping, atau dibuang ke badan air.

KLH/BPLH secara jelas mengakui, kondisi ini menunukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menghentikan praktek open dumping yang merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Bahkan, merenggut nyawa manusia.

Selanjutnya, pada 2026 sebanyak 336 daerah dalam kedaruratan sampah. TPA open dumping yang dihentikan baru 30% dan sekitar 70% atau 369 masih aktif, termasuk TPA Suwung, Denpasar.

Upaya menutup total TPA open dumping sangat sulit, ketika pengolahan sampah di sumber dan garis tengah, yakni TPS3R, bank sampah, komunitas tidak beres. Kasus TPA Burangkeng disegel oleh KLHK/BPLH pada 1 Desember 2024, operasional TPA tetap jalan. TPA Suwung ditutup sejumlah komunitas dan forum protes minta dibuka kembali, akhirnya pemerintah menyerah.

Padahal KLH/BPLH menetapkan batas waktu penutupan total 476 lokasi TPA open dumping pada Juli-Agustus 2026. Sekarang tingkat pengelolaan sampah sekitar 26%, jika TPA open dumping berhasil diakhiri akan ada peningkatan sekitar 57,75%. Tetapi, penutupan total akan melalui jalan terjal sangat sulit, pasti akan ada resistensi dengan berbagai dalih.

Bisa saja pemerintah kabupaten/kota akan lepas tangan ketika sejumlah komunitas/forum melakukan protes sebab bisa membuang sampah (organik) ke TPA karena sudah overload. Bisa juga mereka akan menyerahkan persoalan tersebut ke pemerintah pusat, yang sekarang sedang gandrung dengan proyek waste to energy (WtE). Proyek WtE berbasis pada Prepres No. 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Mereka berharap terlalu banyak akan kehebatan WtE. Sebanyak tujuh daerah sudah masuk tahap lelang dan implementasi pada 2026. Sebanyak 31 aglomerasi di 86 kabpaten/kota siap ke tahap berikutnya. Menteri LH telah menyerahkan hasil penyelesaian administrasi Pembangunan WtE kepada Danantara.