Kepri Pacu Kawasan Bintan–Karimun, KBPBP Jadi Ujung Tombak Investasi

TANJUNGPINANG – Wilayah perbatasan memiliki potensi besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus magnet investasi, karena posisinya yang strategis sebagai gerbang perdagangan lintas negara.

Dengan penguatan infrastruktur, kawasan industri, dan konektivitas logistik, perbatasan dapat bertransformasi dari wilayah pinggiran menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang menghubungkan pasar domestik dan internasional.

Namun, daya tarik investasi di kawasan ini sangat bergantung pada kepastian regulasi, keamanan, serta ketersediaan SDM dan layanan dasar. Tanpa itu, investor cenderung melihat perbatasan sebagai wilayah berisiko tinggi.

Karena itu, diperlukan pendekatan terintegrasi—mulai dari insentif fiskal, penyederhanaan perizinan, hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus—agar wilayah perbatasan tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan dan Karimun sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus penarik investasi di wilayah perbatasan Indonesia itu.

Ketua Dewan Kawasan KPBPB Bintan dan Karimun yang sekaligus Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan KPBPB di dua kabupaten ini dirancang sebagai ekosistem pro-bisnis yang mampu menarik investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"KPBPB Bintan dan Karimun kita siapkan sebagai kawasan yang ramah investasi, dengan berbagai kemudahan mulai dari insentif fiskal, percepatan perizinan, hingga dukungan infrastruktur yang memadai agar investor merasa nyaman dan yakin menanamkan modalnya di Kepri," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Minggu (26/4).

Ansar menjelaskan keunggulan utama kawasan ini terletak pada insentif fiskal yang kompetitif, kemudahan layanan investasi melalui badan pengusahaan dan sistem OSS, serta dukungan kawasan industri, maritim dan pariwisata yang terus berkembang.

Selain itu, kata dia, posisi geografis Kepri di Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, menjadi keunggulan strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal.

"Kepri berada di titik strategis jalur perdagangan global. Ini bukan sekadar keunggulan geografis, tetapi peluang ekonomi besar yang harus kita kelola untuk kesejahteraan masyarakat," jelas Ansar.

Ansar juga memaparkan Pemerintah Provinsi Kepri terus mendorong pengembangan kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK) menjadi hub logistik internasional yang mampu meningkatkan nilai investasi, arus barang dan penumpang, serta kunjungan wisatawan.

Berdasarkan data terkini, katanya, realisasi investasi kawasan BBK menunjukkan tren positif, dengan total investasi mencapai 4,67 miliar dolar AS atau sekitar Rp78,38 triliun. Capaian ini menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap Kepri.

"Capaian ini menunjukkan kepercayaan investor terus tumbuh. Namun kita tidak boleh berpuas diri, karena potensi Bintan dan Karimun masih sangat besar untuk dikembangkan," ungkapnya.

Lanjut Ansar menyebutkan penguatan KPBPB juga didukung hadirnya berbagai regulasi nasional, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB dan BBK, serta sejumlah kawasan strategis yang telah ditetapkan di Bintan dan Karimun.

Menurut dia, keberhasilan pengembangan KPBPB sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Jika pemerintah pusat, daerah, badan pengusahaan dan seluruh stakeholder bergerak dalam satu visi, saya yakin Bintan dan Karimun akan menjadi kawasan investasi kelas dunia," ucapnya.

Ansar turut menekankan pembangunan KPBPB bukan hanya untuk Kepri, tetapi bagian dari penguatan daya saing Indonesia di kawasan regional dan global.

"Kepri adalah beranda depan Indonesia. Apa yang kita bangun di sini bukan hanya untuk daerah, tetapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara," demikian Ansar.