Transisi Energi Butuh Reformasi Subsidi

Subsidi energi selama ini masih menghadapi persoalan mendasar karena sebagian besar justru dinikmati kelompok masyarakat mampu. 

JAKARTA – Akademisi menilai percepatan transisi energi di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pengembangan teknologi, tetapi juga membutuhkan perubahan kebijakan, reformasi subsidi, serta kolaborasi lintas sektor agar target ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN) Prof. Iwa Garniwa mengatakan transisi energi harus dipandang sebagai perubahan cara berpikir dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan, bukan sekadar mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan energi listrik.

"Ancaman krisis iklim dan pentingnya menjaga ketahanan energi menjadi sesuatu yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan," kata Iwa saat peluncuran buku "Bumi yang Terjaga: Transisi Energi untuk Indonesia yang Berkelanjutan", sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Rabu (22/7).

Menurutnya, transisi energi bukan hanya persoalan teknologi karena teknologi hanyalah alat. Yang lebih penting adalah membangun komitmen bersama untuk menjaga bumi melalui penggunaan energi yang lebih bersih.

"Oleh karena itu, percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat," ujarnya.

Iwa menjelaskan buku yang diluncurkannya bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai transisi energi sekaligus membuka ruang dialog antarpemangku kepentingan. Buku tersebut mengulas berbagai aspek mulai dari ketahanan energi, energi baru terbarukan (EBT), kebijakan, teknologi, investasi, hingga pentingnya kolaborasi lintas sektor.

"Buku tersebut lahir dari refleksi mendalam terhadap tantangan ketahanan energi nasional sekaligus meningkatnya ancaman perubahan iklim yang kini menjadi perhatian dunia," katanya.

Senada dengan itu, Managing Director Listrik Indonesia Irwadhi Marzuki menilai peningkatan literasi publik menjadi bagian penting dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Menurutnya, dukungan terhadap transisi energi tidak hanya diwujudkan melalui investasi dan pengembangan teknologi, tetapi juga dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, tantangan, dan urgensi penggunaan energi bersih.

Keadilan Sosial

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai percepatan transisi energi harus berjalan seiring dengan reformasi subsidi energi agar kebijakan tersebut tidak membebani keuangan negara.

Menurut Eddy, reformasi subsidi dan transisi energi merupakan dua agenda berbeda, tetapi saling melengkapi. Reformasi subsidi bertujuan menciptakan keadilan sosial melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, sedangkan transisi energi menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menekan emisi karbon.

"Di sinilah pentingnya melihat reformasi subsidi bukan soal mengurangi perlindungan, tetapi mengubah cara negara melindungi rakyatnya, sehingga kelompok rentan benar-benar mendapatkan haknya secara adil dan efisien," ujar Eddy.

Ia mengatakan subsidi energi selama ini masih menghadapi persoalan mendasar karena sebagian besar justru dinikmati kelompok masyarakat mampu. Karena itu, pemerintah disarankan mengubah skema subsidi dari berbasis komoditas menjadi bantuan langsung kepada masyarakat berdasarkan data penerima yang akurat.

"Reformasi subsidi adalah strategi untuk mengalihkan sumber daya negara dari konsumsi yang tidak tepat sasaran menuju investasi produktif, termasuk untuk mempercepat transisi energi," katanya.

Menurut Eddy, pengurangan subsidi energi fosil yang tidak tepat sasaran akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan, memperkuat infrastruktur energi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.