AS Akan Berlakukan Tarif Baru terhadap 60 Negara

WASHINGTON DC – Amerika Serikat (AS) bersiap memberlakukan tarif baru terhadap puluhan negara dalam waktu dekat. Sinyal tersebut disampaikan Utusan Perdagangan AS, Jamieson Greer, seiring berakhirnya kebijakan tarif global sementara yang diberlakukan Presiden Donald Trump pada pekan ini.

Dilansir dari AFP, pemerintahan Trump telah menyiapkan skema tarif baru yang menyasar sekitar 60 mitra dagang atas dugaan kegagalan mereka menangani praktik kerja paksa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Washington membangun kembali agenda perdagangan setelah sejumlah kebijakan tarif sebelumnya menghadapi tantangan hukum.

"Kami berharap akan ada tindakan segera," kata Greer saat ditanya mengenai rencana penerapan tarif baru. Namun, ia belum menjelaskan jadwal pasti penerapannya.

Sebelumnya, Trump menerapkan tarif global sebesar 10 persen setelah sebagian kebijakan tarifnya dibatalkan Mahkamah Agung AS pada Februari lalu. Kebijakan sementara tersebut akan berakhir pada Jumat pekan ini.

Sejumlah analis memperkirakan tarif baru yang dikaitkan dengan isu kerja paksa akan menggantikan tarif sementara tersebut, dengan besaran berkisar 10 persen hingga 12,5 persen.

Langkah itu menandai kembali digunakannya tarif sebagai instrumen negosiasi perdagangan oleh pemerintahan Trump, sekaligus memicu kekhawatiran mengenai potensi aksi balasan dari negara-negara mitra dagang.

Pekan lalu, Washington mengumumkan tarif 25 persen terhadap sejumlah produk asal Brasil. Sementara pada Senin, AS juga menetapkan tarif 50 persen untuk berbagai produk asal Kanada yang akan mulai berlaku dalam 30 hari ke depan.

Menanggapi kebijakan tersebut, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan pemerintahnya tengah mempertimbangkan seluruh opsi yang tersedia. Ia juga mengungkapkan telah sepakat dengan Trump untuk mengintensifkan pembahasan mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan dagang baru dalam beberapa pekan mendatang.

Di sektor farmasi, Trump mengumumkan tarif khusus sebesar 100 persen terhadap obat generik impor yang akan mulai diterapkan pada Agustus 2028 dan meningkat menjadi 200 persen pada 2029.

Namun, hingga Agustus 2026, tarif untuk obat generik akan diturunkan menjadi nol persen guna memberi kesempatan bagi perusahaan memindahkan fasilitas produksi ke AS.

Greer mengatakan kebijakan baru terkait kerja paksa akan mencakup sebagian besar perdagangan AS. Negara-negara seperti Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Taiwan, dan Inggris diperkirakan dikenakan tarif 10 persen karena dinilai telah mengambil langkah untuk menangani praktik kerja paksa.

Sementara itu, barang dari lebih dari 40 negara ekonomi besar, termasuk Tiongkok, India, dan Jepang, diperkirakan dikenai tarif 12,5 persen.

Uni Eropa sebelumnya telah menyatakan tarif yang diberlakukan dengan alasan tersebut sebagai langkah yang "tidak dapat dibenarkan."

Rencana tarif terhadap Kanada juga berlangsung di tengah pembahasan ulang Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCA). Greer dijadwalkan mengunjungi Meksiko pada Rabu hingga Jumat untuk membahas peninjauan perjanjian tersebut.

Sebaliknya, pembicaraan dengan Kanada dinilai berjalan lebih lambat. Carney belum memberikan sinyal akan berkunjung ke Washington untuk melanjutkan negosiasi.

Posisi Tawar

Sejumlah pakar perdagangan menilai pemerintahan Trump menggunakan Pasal 338 Undang-Undang Tarif 1930, yang belum pernah diuji sebelumnya, sebagai alat untuk meningkatkan posisi tawar terhadap Kanada dalam perundingan USMCA.

Pengacara perdagangan dari Dorsey & Whitney, Dave Townsend, mengatakan tarif yang lebih tinggi tampaknya bertujuan mendorong tercapainya kesepakatan baru antara Kanada dan AS atau menjadi bentuk tekanan apabila kesepakatan tidak tercapai.

"Pertanyaannya adalah apakah kedua belah pihak akan memasuki siklus eskalasi dan pembalasan," ujarnya.

Di sisi lain, kebijakan tarif 25 persen terhadap Brasil yang dijadwalkan mulai berlaku pada Rabu juga menuai kecaman dari pemerintah Brasil. Meski sejumlah komoditas seperti daging sapi, kopi, dan beberapa komponen pesawat dikecualikan, Kamar Dagang Amerika untuk Brasil menilai kebijakan tersebut menempatkan Brasil sebagai salah satu negara dengan akses paling ketat ke pasar AS, yang berpotensi memengaruhi ekspor senilai lebih dari 11 miliar dollar AS.