Wamendagri Ribka Haluk: RSUD Jayapura Harus Jadi Garda Terdepan Kesehatan di Papua

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi pelaksanaan workshop tata kelola rumah sakit yang mempertemukan RSUP Dr. Sardjito dengan sejumlah RSUD wilayah Jayapura. Kegiatan yang berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Papua.

Ribka menilai kolaborasi antarinstansi kesehatan tersebut memberikan dampak positif dalam penguatan sistem pelayanan, khususnya di daerah dengan tantangan geografis seperti Papua. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Salah satu misi daripada Bapak Presiden adalah bagaimana kita melakukan pembangunan di bidang kesehatan yaitu kita mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, CKG," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia. Salah satu implementasinya adalah melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang ditujukan untuk menjangkau masyarakat secara luas.

Dalam pelaksanaannya, Ribka mendapat penugasan khusus dari Mendagri untuk mengawal program tersebut di wilayah Indonesia Timur. Ia secara rutin berkoordinasi dengan kepala daerah guna memastikan kebijakan berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.

Ribka juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan di tingkat paling bawah, seperti puskesmas dan puskesmas pembantu. Menurutnya, fasilitas layanan dasar ini menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai.

"Bagaimana tugas pemerintah adalah kita memastikan pusat layanan yang paling terdepan di masyarakat, misalnya di tingkat desa di Pustu dan seterusnya, kita harus pastikan bahwa masyarakat di sana sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis," tambahnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa upaya peningkatan kesehatan masyarakat juga mencakup percepatan eliminasi tuberkulosis atau TB. Program tersebut membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah serta dukungan masyarakat agar dapat berjalan optimal.

"Saya pikir semangatnya adalah bagaimana biasanya kalau di Kementerian Kesehatan penyuluhan-penyuluhan itu mestinya kita tingkatkan," katanya.

Lebih lanjut, Ribka menekankan bahwa kualitas layanan kesehatan yang baik akan berkontribusi besar terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Jadi harus menyasar masyarakatnya di 100 tahun usia negara Indonesia di 2045 adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang berkualitas dari sisi pendidikan, IPM-nya harus bagus, kemudian pertumbuhan harus bagus," tandasnya.

Workshop tersebut juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan, termasuk perwakilan Kementerian Kesehatan dan jajaran rumah sakit. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, khususnya di wilayah Papua.