Premanisme Ibu Kota Mesti Bisa Ditekan

JAKARTA – Beberapa waktu lalu Jakarta dianggap Kota Teraman Kedua di Asean setelah Singapura. Tapi aksi premanisme di Jakarta terus berlangsung dan makin marak, termasuk pemalakan. Untuk itu, anggota DPRD Jakarta, Hardiyanto Kenneth, minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperkuat pengawasan di titik-titik rawan, khususnya di kawasan Tanah Abang, untuk menekan aksi-aksi premanisme.

“Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan kepolisian harus turun tangan. Mereka mesti patroli rutin untuk menindak preman agar jera,” kata Kenneth, Senin. Dia mengatakan ini untuk menanggapi maraknya aksi premanisme di Jakarta yang makin marak. Kenneth menyampaikan keprihatinan sekaligus kecaman keras terhadap aksi pemalakan yang dialami sopir bajaj di Tanah Abang.

Menurutnya, praktik pungutan liar (pungli) tersebut sangat merugikan para pengemudi kecil yang menggantungkan hidup pada penghasilan harian. Ia juga menilai kejadian tersebut mencoreng upaya penataan kawasan yang dilakukan Pemprov. “Ini jelas merugikan rakyat kecil dan tidak boleh dibiarkan. Tanah Abang adalah kawasan strategis, sehingga harus bebas dari praktik-praktik premanisme,” ujarnya.

Untuk itu, Kenneth minta Pemprov berkolaborasi dengan kepolisian untuk menindak tegas pemalak karena masuk dalam kategori tindak pidana. Dia juga minta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memperkuat pengawasan titik-titik rawan parkir liar, khususnya Tanah Abang.

Menurut Kenneth ia, Satpol PP memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum. “Satpol PP harus lebih aktif lagi dalam menertibkan parkir liar. Pastikan hanya parkir resmi yang beroperasi. Kalau ada yang memungut di luar sistem, harus langsung ditindak,” katanya.

Kenneth juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intens antara Pemerintah DKI Jakarta, Kepolisian, dan Satpol PP agar penanganan pungutan liar bisa berjalan efektif dan berkelanjutan. Dia menuturkan, penataan parkir tidak hanya berkaitan dengan ketertiban, tetapi juga menyangkut rasa aman dan keadilan bagi masyarakat Jakarta.

“Kita ingin sopir bajaj dan masyarakat merasa aman. Tidak ada lagi tekanan atau pungutan yang tidak jelas. Ini soal keberpihakan kepada rakyat kecil,” katanya. Kenneth menambahkan bahwa salah satu penyebab maraknya pungutan liar karena belum tertatanya sistem parkir secara menyeluruh dan transparan.