BKKBN Jateng Meminta Penyuluh KB Memetakan Wilayah yang Perlu Intervensi

Semarang - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah meminta para penyuluh program Keluarga Berencana (KB) untuk memetakan wilayah yang membutuhkan intervensi.

Kepala Perwakilan BKKBN Jateng Rusman Effendi di Semarang, Senin, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Bangga Kencana di wilayah tersebut menunjukkan capaian positif.

Menurut dia, berbagai indikator strategis secara umum telah berjalan baik, bahkan mencatatkan prestasi hingga tingkat nasional.

Ia menyebutkan salah satu indikator utama, yakni Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total pada 2025 yang tercatat 2,06 per perempuan usia subur.

Angka tersebut, kata dia, sudah mendekati kondisi ideal menuju pertumbuhan penduduk seimbang yang ditargetkan di angka 2,1.

"Kita patut bersyukur karena sudah berada di bawah angka 2,1, meskipun belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah,” katanya di sela Pra Rakorda Program Bangga Kencana Provinsi Jateng 2026.

Pada Pra Rakorda itu dilaksanakan pula pelantikan pengurus DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpeKB) Indonesia Jateng periode 2026-2030.

Dia menyebut capaian program Bangga Kencana secara provinsi tergolong baik, tetapi masih ada ketimpangan atau tidak merata di tingkat kabupaten/kota, termasuk kecamatan.

Oleh karena itu, ia mengingatkan penyuluh KB untuk melakukan pemetaan lebih detail guna mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan intervensi khusus.

"Ada wilayah yang memerlukan penanganan lebih spesifik sehingga program tidak bisa disamaratakan. Tidak semua daerah memiliki kondisi yang sama," katanya.

Selain itu, kata dia, keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ke depan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa target yang telah ditetapkan tidak boleh ditawar sehingga diperlukan berbagai terobosan untuk tetap mencapai sasaran.

Rusman juga menyampaikan adanya perubahan mekanisme evaluasi seiring dengan transformasi kelembagaan dari badan menjadi kementerian.

"Kepala daerah akan menerima langsung rapor kinerja, sehingga semua pihak diminta siap dan tidak terkejut dengan sistem evaluasi baru ini," katanya.