DPRD Surabaya Dorong Pelibatan Kopdes Merah Putih di Pasar Murah

SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mendorong kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di kegiatan pasar murah yang rutin diselenggarakan pemerintah kota setempat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai di Surabaya, Jumat (10/4)menilai keterlibatan koperasi dapat memperluas jangkauan distribusi bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat peran koperasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, saat ini KDMP telah terbentuk di hampir seluruh kelurahan di Surabaya sehingga keberadaannya dinilai strategis untuk mendukung program pasar murah yang selama ini dijalankan Pemkot Kota Surabaya.

"Selama ini Pemkot Surabaya rutin mengadakan pasar murah. Ke depan, akan lebih baik jika KDMP dilibatkan agar distribusi sembako murah bisa lebih luas dan tepat sasaran," ujarnya.

Bahtiyar menjelaskan, pelibatan koperasi juga dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan kinerja koperasi yang selama ini belum berjalan maksimal.

Ia menjelaskan, sejumlah koperasi masih menghadapi kendala, mulai dari keterbatasan modal hingga belum memiliki arah pengembangan yang jelas.

“Masih ada koperasi yang belum maksimal karena keterbatasan anggaran dari iuran anggota dan belum jelas arah pengembangannya. Sehingga, perlu ada kolaborasi dengan pemerintah,” ujarnya.

Ia mendorong supaya Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Surabaya dapat menginisiasi koordinasi dengan para pengurus koperasi sebelum pelaksanaan pasar murah.

“Ketika ada pasar murah, sebaiknya diajak rembuk para pengurus koperasi se-Surabaya agar penyalurannya bisa melalui koperasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Bahtiyar juga menyoroti pembangunan gerai KDMP yang merupakan program pemerintah pusat dimana dari total rencana 153 gerai di Surabaya, baru sekitar 20-an yang telah terealisasi.

Menurutnya, salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan yang tidak memenuhi spesifikasi standar.

“Standar luas lahan sekitar 400 meter persegi, sementara banyak aset Pemkot hanya 200 sampai 300 meter persegi. Ini perlu ada penyesuaian,” katanya.

Ia menambahkan, keberadaan gerai sangat penting untuk menunjang operasional koperasi, termasuk distribusi barang kepada masyarakat. Tanpa fasilitas tersebut, koperasi dinilai sulit berkembang secara optimal.

“Selama ini koperasi masih menempel di kantor kelurahan, sehingga kurang maksimal. Kalau ada gerai, program bisa berjalan lebih baik,” katanya.