Isu Panas Motor SPPG! Menkeu Pastikan Bukan Beban Anggaran Tahun Berjalan

JAKARTA – Polemik anggaran pengadaan sepeda motor untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencerminkan sensitivitas publik terhadap prioritas belanja negara, terutama ketika program tersebut berkaitan langsung dengan isu gizi masyarakat.

Di satu sisi, kendaraan operasional dapat dipandang sebagai kebutuhan untuk menunjang mobilitas dan efektivitas distribusi layanan.

Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai urgensi, efisiensi anggaran, serta apakah alokasi tersebut benar-benar memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kualitas layanan gizi.

Secara analitis, kontroversi ini menegaskan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan (need-based budgeting) dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap belanja memiliki justifikasi yang kuat, terukur, dan selaras dengan tujuan utama program.

Tanpa komunikasi kebijakan yang jelas, pengeluaran yang sebenarnya bersifat operasional pun berisiko dipersepsikan sebagai pemborosan, yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran sepeda motor untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak ada dalam pengadaan tahun ini, namun di 2025.

"Yang jelas tahun ini tidak ada, barusan saya cek lagi," kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ketika ditemui jelang taklimat menteri, wakil menteri hingga pejabat setingkat eselon I kementerian/lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

"Itu anggaran tahun lalu, tahun ini tidak ada," tegas Purbaya.

Terkait bagaimana status sepeda motor yang sudah tersedia dan apakah akan dilakukan pembagian sesuai rencana, dia mengatakan perlu bertanya kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Tanya ke Pak Ketua BGN bagaimana statusnya," tambahnya.

Sebelumnya, beredar video di sejumlah media sosial yang menampilkan beberapa sepeda motor berlogo BGN, sehingga memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.

Dalam tanggapan resmi pada Selasa (7/4), Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan sepeda motor yang dianggarkan dari tahun 2025 untuk Kepala SPPG belum dibagikan secara resmi.

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG, tetapi motor tersebut belum dibagikan," ujar Dadan.

Sebelum didistribusikan, kendaraan yang telah tersedia itu masih harus melalui proses administrasi sebagai barang milik negara (BMN) sebelum dapat digunakan. Proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.

Terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit, Dadan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.

"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025," ucap Dadan.

Konten yang beredar di media sosial menunjukkan motor listrik berlogo BGN tengah dibungkus plastik. Hal tersebut belum dipastikan kebenarannya, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak langsung membagikan informasi yang belum dikonfirmasi dengan jelas.