Selat Hormuz Memanas, Walhi Ingatkan Risiko Energi Fosil dan Dorong Transisi Berkeadilan

JAKARTA - Krisis energi global yang dipicu oleh dinamika geopolitik, termasuk penutupan Selat Hormuz, harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun kedaulatan energi yang selaras dengan potensi, daya dukung dan daya lingkungan, serta keseimbangan ekologis.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah agar tidak terjebak dalam kebijakan pragmatis jangka pendek yang justru memperdalam krisis ekologi melalui apa yang disebut sebagai “solusi palsu”energi, seperti mengganti seluruh kendaraan menjadi kendaraan listrik.

Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi menjelaskan, ketika harga bahan mentah energi (minyak, bahan bakar) meningkat bahkan sulit untuk didapatkan, beban subsidi pemerintah ikut melonjak, sehingga menekan ruang fiskal dalam APBN. 

Dampak lanjutannya adalah meningkatnya inflasi, terutama melalui kenaikan biaya transportasi dan logistik yang kemudian merembet ke harga pangan. Selain itu, gangguan rantai pasok global juga berpotensi menyebabkan keterlambatan impor hingga kelangkaan energi dalam jangka pendek.

“Kondisi ini bukan sekadar persoalan ekonomi yang akan berdampak besar bagi rakyat Indonesia, tetapi juga manifestasi dari ketidakseimbangan sistem energi modern dengan daya tampung lingkungan akibat ketergantungan kronis pada energi fosil,"ujar Uli di Jakarta akhir pekan kemarin.

Pengurus negara juga papar dia pasti memakai kondisi ini sebagai alasan untuk mempercepat dan memperluaskan pengembangan energi berbasis bio energi, seperti biodisel, bioetanol, biomassa kayu (co-firing), mengganti seluruh kendaraan ke kendaraan listrik, dan juga terus membangun pembangkitan energi berbasis panas bumi.

Uli juga menambahkan bahwa pilihan untuk kembali membangun ketergantungan pada solusi sesat energi seperti ini sudah pasti akan memperbesar dampak-dampak ekologis dan pelanggaran HAM sebagaimana yang telah banyak terjadi saat ini. Deforestasi, degradasi lahan, pencemaran lingkungan, konflik agraria, kriminalisasi, kekerasan dan bencana ekologis adalah konsekuensi logis dari eksploitasi bisnis energi.

“Pada titik ini konsepsi kedaulatan energi menemukan titik pentingnya. Jika model pembangkitan energi dibangun secara demokratis, berbasis potensi wilayah, dan berkesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya, maka krisis energi akibat geopolitik global tidak menekan Indonesia terlalu dalam.

 Dalam jangkan Panjang dibutuhkan reformasi kebijakan, salah satunya penyusunan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang secara tegas memprioritaskan energi terbarukan yang berkeadilan dan menutup celah bagi solusi palsu yang memperpanjang ketergantungan pada fosil.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa meminta pemerintah untuk mengurangi kebergantungan sistemik pada BBM impor melalui penguatan transportasi publik, percepat adopsi kendaraan listrik, pengembangan bioenergi berkelanjutan, dan standar efisiensi energi yang lebih tegas, salah satunya dengan penerapat fuel economy standard untuk seluruh tipe kendaraan. 

Percepat pembangunan energi terbarukan, akselerasi PLTS Atap untuk semua segemen pelanggan, bangun dan perkuat jaringan listrik yang lebih fleksibel, serta kembangkan sistem penyimpanan energi agar kebutuhan dan harga energi domestik semakin sedikit ditentukan oleh volatilitas pasar minyak dunia. 
Menata kota untuk mendukung sistem mobilitas yang lebih hemat energi melalui integrasi antarmoda, transit-oriented development, dan penataan ruang yang mengurangi kebutuhan perjalanan harian berbasis kendaraan pribadi. 

"Jadikan ketahanan energi sebagai agenda keamanan ekonomi nasional, sehingga transisi energi dipandang bukan hanya sebagai isu iklim, tetapi juga sebagai strategi perlindungan fiskal, industri, dan daya beli masyarakat,"pungkasnya.