Pemerintah Kucurkan Rp272 Miliar Jaminan Hidup Kepada Korban Bencana Sumatera

JAKARTA - Penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) bagi penyintas banjir dan longsor di wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan signifikan. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat distribusi bantuan semakin merata di tiga provinsi terdampak.

Berdasarkan laporan per 29 Maret 2026, dari total alokasi 62.990 jiwa, sebanyak 54.585 jiwa telah menerima bantuan. Nilai dana yang telah tersalurkan mencapai Rp272,726 miliar, menandakan percepatan distribusi yang terus diakselerasi.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan capaian tertinggi dalam penyaluran jadup. Sebanyak 42.540 jiwa telah menerima bantuan dengan total dana mencapai Rp203,696 miliar.

Sementara itu, Sumatera Utara mencatat 10.235 jiwa penerima dengan total dana Rp53,759 miliar. Adapun Sumatera Barat telah menyalurkan bantuan kepada 1.794 jiwa dengan nilai Rp15,044 miliar.

Skema bantuan jadup diberikan sebesar Rp15.000 per jiwa per hari selama tiga bulan. Penyaluran dilakukan setelah validasi data oleh pemerintah daerah, kemudian didistribusikan melalui PT Pos Indonesia.

Bantuan ini menjadi penopang utama bagi penyintas dalam memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan. Pemerintah memastikan bahwa proses rehabilitasi tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain jadup, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) dan Bantuan Isi Hunian (BIH). Hingga kini, kedua bantuan tersebut telah menjangkau 35.780 penyintas dengan total nilai mencapai Rp107,340 miliar.

Di sisi lain, Dana Tunggu Hunian (DTH) turut disalurkan bagi penyintas yang tidak tinggal di hunian sementara. Setiap kepala keluarga menerima Rp600.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp1,8 juta.

Distribusi DTH telah mencapai 100 persen untuk 14.021 penerima di tiga provinsi terdampak. Rinciannya meliputi 8.099 penerima di Aceh, 4.162 di Sumatera Utara, dan 1.760 di Sumatera Barat.

Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas PRR menegaskan bahwa kecepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah. Pendataan berbasis nama dan alamat dinilai menjadi kunci agar bantuan dapat segera dicairkan.

"Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak," ujarnya.

Pemerintah pun mendorong kepala daerah di wilayah terdampak untuk mempercepat dan melengkapi data penyintas. Langkah ini dinilai penting agar bantuan tepat sasaran dan mempercepat proses pemulihan pascabencana.