Pemprov DKI Dukung Rencana Pemerintah Pusat Bangun Hunian Baru untuk Warga Bantaran Rel KA

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mendukung rencana Pemerintah Pusat membangun hunian baru bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api.

Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan hunian baru tersebut.

"Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support sepenuhnya apa yang dilakukan pemerintah pusat untuk penanganan perumahan warga yang ada di sepanjang rel kereta api," kata Pramono di Halte Transjakarta Tosari, Jakarta Pusat, dikutip dari Beritajakarta, Jumat (27/3).

Untuk masalah pemukiman tak layak, sebut Pram, Pemprov DKI sebelumnya telah merelokasi warga yang tinggal di kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk direlokasi ke rumah susun (rusun).

"Warga yang menempati lahan TPU kita pindahkan ke rumah susun yang ada. Ini untuk mengembalikan fungsi lahan TPU dan memberikan hunian lebih sehat bagi warga," ujar Pram.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada sejumlah kementerian/lembaga untuk membangun rumah hunian bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api, setelah sebelumnya sempat meninjau permukiman sekitar jalur rel di kawasan Senen, Jakarta.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi media sosial di Jakarta, Jumat (27/3) menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Perum Perumnas, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta pejabat terkait untuk membangun rumah hunian dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) bagi masyarakat yang masih tinggal di pinggir rel kereta api Senen.

"Hari ini juga tim sudah bergerak untuk proses pembangunan hunian dan MCK baru yang letaknya tidak jauh dari kawasan asli tinggal mereka," kata Seskab Teddy.

Dia menyebutkan, saat Presiden meninjau wilayah pinggiran rel Senen pada Kamis (26/3), warga melaporkan mereka sudah berdiam di wilayah pinggiran rel itu selama puluhan tahun dengan kondisi hunian dan atap yang terbatas.

"Dan Bapak Presiden ingin agar warga tersebut dapat dibuatkan tempat tinggal dan MCK yang layak untuk ditempati sesegera mungkin," ujarnya.