DPRD DKI Kucurkan Rp5,8 Triliun untuk TransJakarta, Hampir 6 Persen APBD Dialokasikan

JAKARTA - DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp5,8 triliun untuk mendukung operasional TransJakarta. Nilai tersebut setara dengan sekitar 5,99 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, keputusan penganggaran tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan layanan transportasi publik tetap berjalan optimal. Ia menilai, keberadaan TransJakarta menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung mobilitas warga Jakarta.

'DPRD dengan hak anggarannya telah menyepakati memberikan PSO sebesar 5,8 triliun," kata Khoirudin.

Menurutnya, besaran anggaran tersebut tidak hanya dilihat sebagai biaya operasional semata, melainkan juga sebagai investasi yang memberikan dampak ekonomi signifikan. Ia menyebut, setiap Rp1 triliun yang digelontorkan mampu menghasilkan dampak ekonomi hingga Rp3,2 triliun.

"Setiap 1 triliunnya berdampak ekonomi 3,2 triliun," ujarnya.

Khoirudin menjelaskan, pengalokasian anggaran untuk TransJakarta merupakan bagian dari mekanisme timbal balik pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan kontribusi warga melalui pembayaran pajak daerah yang menjadi sumber utama APBD.

"Ini merupakan bentuk timbal balik layanan Pemda kepada masyarakat yang telah membayar pajaknya," ucapnya.

Ia mengungkapkan, dari total 13 jenis pajak daerah, penerimaan yang dihimpun pemerintah mencapai hampir Rp50 triliun. Dana tersebut kemudian dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik, salah satunya melalui subsidi transportasi massal.

"Dari 13 jenis pajak, terkumpul hampir 50 triliun lebih buat pemerintah," katanya.

Lebih lanjut, Khoirudin menyoroti bahwa sektor transportasi menjadi komponen pengeluaran terbesar dalam struktur belanja rumah tangga masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran layanan transportasi publik yang terjangkau dinilai mampu mengurangi beban ekonomi warga secara langsung.

"Karena struktur pengeluaran terbesar rumah tangga adalah transportasi," jelasnya.

Dengan adanya dukungan anggaran PSO tersebut, DPRD berharap TransJakarta dapat terus meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi kenyamanan, keamanan, maupun jangkauan. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Selain itu, peningkatan layanan transportasi publik dinilai memiliki efek lanjutan terhadap pengurangan kemacetan dan emisi di Jakarta. Pemerintah daerah menilai bahwa investasi di sektor ini merupakan langkah strategis dalam pembangunan kota berkelanjutan.

DPRD juga menegaskan akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.