Waspadai Tekanan di Sektor Industri: Gangguan Nafta Bisa Tekan Manufaktur dan PDB

JAKARTA – Tekanan global akibat konflik di Timur Tengah (Timteng) mulai merambat ke sektor strategis dalam negeri. Industri petrokimia menjadi salah satu yang paling rentan, seiring tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor, khususnya nafta.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai gangguan pasokan bahan baku akan langsung menekan kapasitas produksi industri petrokimia dan memicu efek berantai ke berbagai sektor lainnya.

“Ketika bahan baku terganggu, volume produksi pasti akan terdampak. Dampaknya tidak hanya di sektor petrokimia, tetapi juga menjalar ke industri lain yang bergantung pada pasokan tersebut,” ujar Esther, Kamis (26/3).

Sebagai sektor hulu, industri petrokimia memasok bahan baku bagi berbagai industri manufaktur. Karena itu, gangguan pasokan berpotensi menekan aktivitas produksi secara luas.

“Jika pasokan terganggu, maka industri manufaktur secara keseluruhan akan mengalami perlambatan dari sisi produksi,” jelasnya.

Penurunan output tersebut pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap kinerja ekonomi nasional.

“Ketika output menurun, kontribusi terhadap PDB juga akan berkurang. Artinya, pertumbuhan ekonomi berpotensi tertekan,” tegas Esther.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah bergerak cepat mengamankan pasokan melalui jalur diplomasi. Menurut Esther, Indonesia perlu mengambil langkah serupa.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah negosiasi, apalagi Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara-negara di Timur Tengah. Ini penting karena sekitar 70% pasokan nafta kita berasal dari kawasan tersebut,” ujarnya.

Tingginya ketergantungan ini dinilai menjadi titik lemah struktural yang perlu segera diantisipasi, terutama jika konflik berlangsung berkepanjangan.

“Dengan ketergantungan yang tinggi, setiap gangguan suplai akan sangat terasa dampaknya,” tambahnya.

Selain risiko pasokan, tekanan juga datang dari sisi harga. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi.

“Jika suplai menurun sementara permintaan tetap, maka harga akan naik. Kenaikan biaya produksi ini sulit dihindari,” jelas Esther.

Ia menambahkan, substitusi bahan baku nafta tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat, mengingat kompleksitas dan spesifikasi industri petrokimia.

“Tidak mudah mencari pengganti dengan spesifikasi yang sama seperti pasokan dari Timur Tengah,” katanya.

Dalam jangka panjang, Esther menekankan pentingnya penguatan kemandirian industri nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku dan peningkatan kapasitas produksi domestik.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada satu kawasan. Diversifikasi dan penguatan produksi dalam negeri menjadi kunci,” ujarnya.

Di sisi lain, tekanan global juga berdampak pada fiskal negara, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi dalam APBN.

“Harga minyak yang sebelumnya berada di kisaran USD60–70 per barel sempat menyentuh USD100, sementara asumsi APBN berada di sekitar USD70. Ini menciptakan tekanan tambahan pada anggaran,” ungkapnya.

Kenaikan harga tersebut berdampak langsung terhadap beban subsidi energi.

“Setiap kenaikan USD1 per barel berpotensi menambah sekitar Rp6,8 triliun pada APBN,” jelas Esther.

Tekanan semakin besar ketika pelemahan nilai tukar rupiah terjadi di tengah ketidakpastian global.

“Depresiasi Rp100 terhadap dolar AS dapat menambah beban sekitar Rp0,8 triliun pada APBN,” tambahnya.

Dalam kondisi ini, risiko inflasi juga meningkat, terutama akibat potensi kenaikan harga energi.

“Jika subsidi energi dikurangi, maka harga BBM akan naik dan memicu imported inflation,” ujarnya.

Untuk meredam dampak yang lebih luas, Esther mendorong pemerintah memberikan insentif kepada industri, khususnya sektor strategis seperti petrokimia.

“Insentif diperlukan agar industri tetap beroperasi. Jika terjadi perlambatan atau bahkan penutupan, dampaknya akan meluas ke pengangguran dan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih produktif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Insentif sebaiknya diarahkan pada sektor produktif karena dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan output ekonomi,” ujarnya.

Di tengah ketidakpastian global, Esther menegaskan perlunya strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi dan industri nasional.

“Pelajaran utamanya adalah kita tidak boleh terlalu bergantung pada pihak luar. Penguatan kemandirian menjadi kunci untuk menghadapi risiko global ke depan,” pungkasnya.