Ribuan Korban Bencana Sumatera Siap Tempati Rumah Permanen Tahun Ini

JAKARTA - Pemerintah pusat terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Langkah ini dilakukan agar warga tidak berlama-lama tinggal di hunian sementara (huntara) yang bersifat darurat.

Percepatan tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera saat meninjau lokasi pembangunan di Tapanuli Utara. Kegiatan ini turut didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Peninjauan dilakukan di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, yang menjadi salah satu lokasi pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Pemerintah memastikan proses pembangunan sudah memasuki tahap percepatan setelah fase hunian sementara hampir rampung.

"Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua," jelas Mendagri.

Pembangunan hunian tetap dilakukan melalui dua skema utama, yakni in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi yang dinyatakan aman dengan dukungan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bantuan yang diberikan sebesar Rp60 juta per unit dan dicairkan dalam dua tahap. Selain membangun sendiri, masyarakat juga memiliki opsi menyerahkan proses pembangunan kepada pemerintah melalui BNPB.

"Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, hampir kira-kira 15 ribu dari 26 ribu itu adalah yang in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB," ujarnya.

Sementara itu, skema komunal dilakukan dengan membangun hunian dalam satu kawasan yang lahannya disediakan pemerintah daerah. Proses pembangunan dilakukan oleh Kementerian PKP dengan dukungan berbagai pihak, termasuk lembaga non-pemerintah.

Salah satu contoh penerapan skema ini berada di Tapanuli Utara yang mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Lembaga tersebut membangun ribuan unit huntap di sejumlah provinsi terdampak bencana.

Secara keseluruhan, Yayasan Buddha Tzu Chi membangun 2.603 unit hunian tetap yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rinciannya meliputi 1.000 unit di Aceh, 1.103 unit di Sumatera Utara, serta 500 unit di Sumatera Barat.

Khusus di Kabupaten Tapanuli Utara, pembangunan mencakup 103 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Program ini diharapkan dapat segera mengakhiri masa tinggal warga di hunian sementara.

Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memastikan lahan yang digunakan merupakan aset pemerintah daerah. Lahan tersebut telah mendapat persetujuan DPRD serta dilengkapi sertifikat resmi untuk menjamin legalitasnya.

Saat ini, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan perjanjian hukum agar kepemilikan hunian dapat diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga.

Upaya percepatan pembangunan hunian tetap ini turut melibatkan berbagai lembaga lintas sektor. Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, pemerintah provinsi, Badan Pusat Statistik, serta BNPB.

Sinergi antarinstansi ini menjadi kunci dalam memastikan pembangunan berjalan cepat dan tepat sasaran. Pemerintah berharap masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang lebih layak, aman, dan permanen.