Mendagri: 99 Persen Pengungsi Bencana Sumatra Sudah Tinggalkan Tenda Pengungsian

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan 99 persen pengungsi bencana di Sumatra (Aceh, Sumut, Sumbar) sudah pindah dari tenda pengungsian dan kini tinggal di hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah.

Tito, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, mengatakan jumlah pengungsi yang telah pindah ke huntara dihitung berdasarkan data terbaru dibandingkan dengan akhir tahun 2025.

“Bagaimana kita menghitungnya? Ya, hitung saja 171 orang saat ini dibagi 2,1 juta pada data 2 Desember saat masih mengungsi. Itu kurang lebih 0,0008 persen, sehingga bisa dikatakan 99,96 persen sudah tidak ada lagi di tenda,” ujar Tito dalam konferensi pers, Rabu (25/3).

Ia menegaskan pemerintah tidak pernah menyampaikan bahwa 100 persen warga telah meninggalkan tenda pengungsian dan pindah ke huntara. Sebab, masih ada di bawah 1 persen yang bertahan karena beberapa faktor.

“Makanya ada kata-kata hampir atau mendekati 100 persen. Kita tidak mengklaim 100 persen,” imbuh dia.

Tito menjelaskan sebagian pengungsi yang masih berada di tenda disebabkan kesulitan akses, terutama karena lokasi berada di pedalaman. Sebagian lainnya tetap bertahan karena tidak ingin pindah ke huntara.

“Masih ada 26 orang karena tingkat kesulitan pembukaan jalan dari pedalaman. Selain itu, ada 17 orang yang tidak ingin tinggal di huntara dan akhirnya dibangunkan langsung huntap (hunian tetap). Ini solusinya,” ungkap dia.

Ia mencontohkan, di wilayah Aceh Tamiang masih terdapat 26 kepala keluarga (KK) atau 96 jiwa yang berada di tenda pengungsian. Penyebabnya adalah medan yang sulit dijangkau, sehingga solusinya dibangun hunian tetap.

“Tim dari BNPB, solusinya sudah ada. Ini mudah-mudahan bisa menjelaskan dan menyelesaikan persoalan tersebut. Artinya, solusinya sudah tersedia,” terang Tito.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah memulai pembangunan hunian tetap sebelum masa transisi darurat menuju pemulihan yang ditargetkan berakhir pada 30 Maret 2026. Padahal, seharusnya pembangunan huntap dimulai pada fase rehabilitasi, yakni April 2026.

Menurut dia, hal ini dilakukan karena kebutuhan mendesak masyarakat, terutama yang berada di wilayah pedalaman, sehingga pembangunan sudah dimulai sejak masa transisi.

“Masyarakat sudah sangat ingin segera dibangunkan hunian tetap. Oleh karena itu, meskipun masih tahap transisi dan belum masuk rehabilitasi dan rekonstruksi, kita sudah mulai membangunkan hunian tetap,” tegas dia. ils/I-1