Energi Air dan Tanggung Jawab Keberlanjutan

Situasi ini menunjukkan bahwa istilah “energi bersih” tidak selalu berarti bebas dari dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan energi terbarukan tetap membutuhkan standar keberlanjutan yang kuat.

Salah satu kerangka global yang digunakan, saat ini adalah hydropower sustainability standard (HSS). Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan proyek PLTA memenuhi prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.

Melalui standar ini, proyek PLTA tidak hanya dinilai dari kapasitas produksi listriknya, tetapi juga dari bagaimana proyek tersebut mengelola dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

Penilaian mencakup berbagai aspek penting, seperti tata kelola proyek, kondisi tenaga kerja, pengelolaan kualitas air dan sedimen, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga pemukiman kembali masyarakat terdampak serta perlindungan masyarakat adat.

Evaluasi dilakukan oleh asesor independen melalui pendekatan berbasis bukti yang mencakup analisis dokumen proyek, observasi lapangan, dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan proyek.

Indonesia memiliki potensi energi air yang sangat besar, namun potensi tersebut juga membawa tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengembangannya dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan.

Pada Maret 2026, penulis berkesempatan mengikuti Hydropower Sustainability Standard Assessor Training di Sydney, Australia. Pelatihan ini mempertemukan para profesional dari berbagai negara untuk mempelajari metodologi penilaian keberlanjutan proyek PLTA secara komprehensif.

Setelah menyelesaikan pelatihan dan lulus ujian sertifikasi, penulis menjadi salah satu asesor HSS dari Indonesia yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi keberlanjutan proyek PLTA, berdasarkan standar internasional tersebut.

Kehadiran tenaga ahli dari Indonesia dalam jaringan asesor global ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas nasional dalam memastikan bahwa pengembangan energi air tidak hanya mengejar target produksi listrik, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.

Pada akhirnya, transisi energi tidak boleh hanya dimaknai sebagai perubahan teknologi dari energi fosil menuju energi terbarukan. Transisi energi juga harus memastikan bahwa proses pembangunan berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak masyarakat.

Energi bersih tidak hanya diukur dari rendahnya emisi karbon, tetapi juga dari bagaimana energi tersebut diproduksi dan dikelola.

Jika dijalankan dengan prinsip keberlanjutan yang kuat, energi air dapat memainkan peran strategis dalam masa depan energi yang lebih hijau, berkeadilan, dan berkelanjutan.

*) Dr Rimun Wibowo, dosen Ilmu Lingkungan, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibn Khaldun Bogor