Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Redam “Panic Buying”, Mendagri Cabut Pembatasan BBM di Kalbar

📅 Rabu, 25 Mar 2026, 17:00 WIB | Oleh:
Redam “Panic Buying”, Mendagri Cabut Pembatasan BBM di Kalbar Doc: RRI/Afriani Respati
Ket. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Barat telah dicabut. Langkah ini dilakukan untuk meredam kepanikan masyarakat yang sempat memicu antrean panjang.

Tito menjelaskan kebijakan tersebut sebelumnya diterapkan oleh kepala daerah di wilayah Singkawang dan Bengkayang. Tujuan awalnya adalah mengurai antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar.

"Jadi di Singkawang dan di Bungkayang, Bupatinya udah saya tanya, Wali Kota Singkawang ditanya oleh Sekjen. Mereka melihat masyarakat kan antrian panjang untuk ngisi BBM," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/3).

Menurut Tito, kebijakan pembatasan justru menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Pembatasan tersebut ditafsirkan sebagai tanda kelangkaan BBM sehingga memicu kepanikan.

"Yang terjadi, diterjemahkan, oh berarti ini BBM akan kurang. Sehingga akhirnya malah makin panjang, dengan dasar itu, terjadi panic buying," ucap Tito.

Ia menegaskan, situasi tersebut mendorong lonjakan pembelian secara berlebihan oleh masyarakat. Kondisi ini justru memperparah antrean yang semula ingin dikurangi.

"Karena adanya panic buying itu, saya segera menghubungi mereka untuk mencabut. Mencabut suara edaran dan berikan penjelasan ke publik," kata dia.

Pemerintah daerah, lanjut Tito, kemudian diminta segera mencabut surat edaran pembatasan tersebut. Selain itu, mereka juga diminta memberikan penjelasan bahwa pasokan energi tetap aman.

"Bahwa stok BBM, gas, semua aman, cukup. Nggak perlu khawatir," ucap dia.

Setelah kebijakan dicabut dan informasi disampaikan secara terbuka, kondisi di lapangan berangsur normal. Antrean kendaraan kembali terkendali seiring meredanya kepanikan masyarakat.

Tito menegaskan bahwa kasus tersebut hanya terjadi di wilayah tertentu di Kalimantan Barat. "Nggak, nggak ada (di daerah lain)," ujar Tito. ils/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Kemenperin akan Gunakan Nilai Tambah untuk Ukur Kinerja Manufaktur
    Keberhasilan Indonesia menempati peringkat ke-12 dunia sekaligus memimpin ...
  • Kemenperin akan Arahkan Industri 2027 pada Hilirisasi dan Industri Hijau
    Prestasi Indonesia yang berhasil naik ke peringkat 12 ...
  • Pria tanpa identitas Tewas Tersengat Listrik saat Curi Kabel LRT
    Wajar sih kalau mati, justru aneh klo tidak ...
  • Meski Melambat, Industri Tetap Ekspansi! Kemenperin: Ini 2 Sektor Paling Moncer
    Meskipun data Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Agustus 2026 ...
  • Kawasan Industri Tak Lagi Kompetitif, Investor Mulai Melirik Vietnam
    Meskipun banyak pabrik di Indonesia kini mulai beralih ...
Advertisement
Ratusan Petani Tebu Gelar Aksi Dekat Istana Negara, Tuntut Kenaikan HPP dan Hapus HET Gula

Ratusan Petani Tebu Gelar Aksi Dekat Istana Negara, Tuntut Kenaikan HPP dan Hapus HET Gula

02 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.