Program Kopdes Merah Putih: Strategi Menteri Ferry Juliantono Perkuat Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA - Masa depan koperasi di Indonesia kini berada di titik persimpangan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan menjadi penentu hidup atau matinya eksistensi koperasi di Tanah Air.

Di tengah gempuran arus ekonomi liberal, program strategis Presiden Prabowo Subianto ini hadir sebagai upaya mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat sesuai mandat konstitusi.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, ia mengatakan jika program tersebut gagal, maka masa depan koperasi di tanah air akan terancam.

“Pemerintah akan berjuang keras agar program Kopdes ini bisa sukses. Kalau sampai gagal, saya meyakini ke depan tidak akan ada lagi eksistensi koperasi di Indonesia,” kata Ferry .​​

Ia menjelaskan Kopdes Merah Putih merupakan implementasi konkret dari ekonomi kerakyatan yang kerap digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto,.

Ia menyampaikan Presiden ingin mengembalikan arah ekonomi Indonesia yang sudah terlalu liberal dan kapitalis, menjadi ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih.

Menurut dia, koperasi kini telah menjadi program strategis pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengoreksi arah perekonomian nasional.

“Dalam konteks tersebut, koperasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan rakyat dan sokoguru perekonomian nasional,” katanya dalam seminar nasional di Kampus ITB, Bandung. 

Ferry menekankan bahwa arah ekonomi Indonesia harus kembali pada cita-cita luhur para pendiri bangsa, yaitu ekonomi yang berkeadilan, berbasis gotong royong, dan memberikan ruang kepemilikan kepada rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, filsuf yang juga pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa koperasi merupakan wujud solidaritas kemanusiaan.

Rocky mengatakan konstitusi memang membolehkan kapitalisme, tetapi juga menegaskan bahwa ekonomi harus menghasilkan kemakmuran bersama yang diadopsi melalui BUMN.

"Di sisi lain, kehidupan ekonomi juga harus pro terhadap rakyat kecil. Itu ada dalam tubuh dan semangat koperasi,” katanya.