Waspadai Efek Domino Perang Timteng, Ekonomi Nasional Terancam

Gejolak geopolitik berpotensi memicu kenaikan harga energi dan bahan baku, yang kemudian mendorong biaya produksi serta harga jual di dalam negeri sehingga bisa menggerus daya beli masyarakat.

JAKARTA – Pemerintah perlu mewaspadai efek berganda (multiplier effect) dari perang di Timur Tengah yang berpotensi merembet ke dalam negeri. Ketegangan geopolitik meningkatkan risiko lonjakan harga energi dan logistik.

Kenaikan biaya impor, terutama bahan bakar dan bahan baku industri, pada akhirnya dapat diteruskan ke harga jual barang di tingkat konsumen. Jika tekanan harga berlangsung cukup lama, daya beli masyarakat berpotensi tergerus, terutama kelompok berpendapatan menengah ke bawah yang sensitif terhadap kenaikan harga pangan dan transportasi.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko, menilai dampak paling cepat dari perang di Timur Tengah terhadap masyarakat adalah tertekannya daya beli. Menurutnya, gejolak geopolitik berpotensi memicu kenaikan harga energi dan bahan baku, yang kemudian mendorong biaya produksi serta harga jual di dalam negeri.

"Peningkatan ini berdampak domino pada kenaikan harga jual barang jadi, peningkatan biaya overhead pabrik, dan potensi penurunan produksi. Kalau meluas perang regional timur tengah dampaknya lebih besar lagi," ungkap Suhartoko pada Koran Jakarta, Selasa (3/3).

Suhartoko menyebut sektor dengan porsi biaya energi besar sebagai yang paling terdampak akibat gejolak perang Timur Tengah. Untuk meredam tekanan tersebut, ia mengusulkan agar subsidi BBM bagi industri manufaktur ditambah, setidaknya sebagai langkah jangka pendek agar pelaku usaha tetap mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi.

Di sisi lain, lanjutnya, APBN berada dalam posisi dilematis: menaikkan pajak bukan pilihan mudah, sementara menambah subsidi berisiko memperlebar defisit dan utang. Jika perang terus berlanjut, harga minyak dunia berpotensi naik karena lebih dari 20 persen distribusi minyak global melintasi Selat Hormuz di kawasan Iran.

“Kenaikan harga BBM ini akan sangat berdampak pada sektor logistik, transportasi, dan manufaktur, mengingat porsi biaya energi yang signifikan dalam struktur biaya produksi mereka,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Theresia Narang meminta pemerintah menjaga komunikasi publik yang terukur dan transparan di tengah gejolak geopolitik agar tidak memperkeruh situasi domestik. Dia juga mendorong langkah antisipatif melalui kebijakan fiskal dan moneter yang prudent untuk menjaga stabilitas nasional, terutama dalam menghadapi potensi kenaikan harga energi, fluktuasi nilai tukar, dan gangguan rantai pasok global.

Diversifikasi Sumber

Pemerintah menyiasati dampak perang Timur Tengah dengan mencari sumber impor BBM di luar kawasan konflik menyusul penutupan Selat Hormuz di Iran, jalur vital yang dilalui sekitar 20,1 juta barel minyak per hari secara global. MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan sebagian impor crude Indonesia yang sebelumnya lewat Timur Tengah kini mulai dialihkan, dengan 20–25 persen pasokan sudah berasal dari Afrika, Angola, Amerika, dan Brasil.

Ke depan, pemerintah menyiapkan skenario terburuk dengan mengalihkan sebagian impor dari Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS) demi memastikan kepastian pasokan di tengah konflik yang sulit diprediksi durasinya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai perang antara Amerika Serikat dan Iran berisiko memicu resesi global dalam waktu dekat. Dia menyoroti lonjakan VIX Index yang naik 52 persen sejak awal 2026 sebagai sinyal meningkatnya volatilitas dan risiko guncangan ekonomi.

Menurut Bhima, konflik memicu gangguan pasokan minyak dan gas sehingga harga energi melonjak cepat dan menimbulkan shock pada sisi penawaran. Dengan asumsi harga minyak dalam APBN sebesar 70 dollar AS per barel, setiap kenaikan 1 dollar AS menambah beban belanja negara sekitar 10,3 triliun rupiah. Jika harga menembus 100–120 dollar per barel, tambahan beban bisa mencapai 515 triliun rupiah, terutama bila harga BBM ditahan.

Dia mengingatkan jalur transmisi resesi dapat terjadi melalui imported inflation, yakni pelemahan nilai tukar yang bersamaan dengan kenaikan harga minyak dan pangan. Kombinasi ini dinilai berbahaya karena berpotensi menggerus daya beli masyarakat secara signifikan.