Kampung Nelayan Merah Putih Mulai Dibangun di Kawasan Timur

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan sebanyak 87 orang surveyor untuk melakukan survei lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah Indonesia Timur khususnya 5 provinsi di Pulau Papua. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan lahan, kelayakan sosial ekonomi, serta aspek teknis pembangunan guna mendukung target pembangunan lokasi KNMP di Papua pada tahun 2026.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf meminta para surveyor yang akan berangkat ke wilayah 5 provinsi di Pulau Papua untuk menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, prioritas pembangunan akan dimulai dari wilayah Indonesia Timur. Tujuannya jelas, agar ketimpangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan bisa kita kurangi, karena potensi di kawasan timur sangat besar dan perlu didorong lebih kuat,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (26/2).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan pihaknya akan mengawal dan memastikan pembangunan KNMP bukan sekadar cepat, tapi juga tepat sasaran. Karena itu, setiap usulan tetap diseleksi secara menyeluruh mulai dari kesiapan lahan, keberadaan nelayan aktif, aktivitas perikanan tangkapnya benar-benar berjalan, sampai komitmen pemerintah daerahnya.

"Setelah lokasi dinyatakan layak, kami akan segera menyusun dokumen perencanaan dan melanjutkan ke proses pengadaan. Targetnya, pembangunan bisa mulai sekitar Mei 2026 secara bertahap dan dilakukan serentak sesuai kesiapan lokasi masing-masing,” ungkapnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku Ketua Satgas Pembangunan KNMP Tahun 2026, Ridwan Mulyana menerangkan, tim surveyor memegang peran strategis untuk memastikan calon lokasi KNMP benar-benar siap untuk dibangun pada tahun ini sebanyak 1.000 lokasi, diantaranya lokasi prioritas di Pulau Papua yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan.

"Survei harus dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berbasis data lapangan. Pastikan lahan clean and clear, status jelas serta tidak ada masalah. Survei ini bukan sekadar formalitas namun menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan KNMP,” ujarnya.

Model Klaster

Kepala Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan selaku Koordinator Bidang Survei, Identifikasi, dan Penetapan Calon Lokasi KNMP Tahun 2026 Novi Susetyo Adi menjelaskan, survei yang dilakukan mencakup asesmen menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan.Penilaian dilakukan terhadap demografi, profil ekonomi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta kondisi usaha perikanan, termasuk aset, operasional penangkapan, struktur biaya, dan potensi pemasaran hasil tangkapan.

"Asesmen juga mencakup evaluasi kondisi fisik lahan, ketersediaan infrastruktur pendukung, utilitas, serta potensi risiko bencana. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan KNMP dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan," ujarnya.