Warga Manila Berunjuk Rasa Menentang Korupsi

MANILA – Para demonstran Filipina pada Rabu (25/2) turun ke jalan bertepatan dengan peringatan 40 tahun jatuhnya diktator Ferdinand Marcos Sr, untuk melampiaskan kemarahan mereka pada skandal korupsi di bawah pemerintahan putranya saat ini.

Dalam dua aksi protes yang jaraknya kurang dari satu kilometer, para demonstran menantang terik matahari Manila untuk menuntut pertanggungjawaban atas proyek-proyek pengendalian banjir fiktif yang diyakini telah merugikan uang pajak miliaran dollar di negara kepulauan yang kerap dilanda badai tersebut.

Di salah satu persimpangan, para pengunjuk rasa sempat bentrok dengan polisi yang membawa perisai, namun akhirnya polisi mengalah dan membiarkan iring-iringan tersebut lewat.

“Uang kita dicuri (oleh para politisi). Saya ingin semua yang terlibat dipenjara dan dihukum, dimulai dari atas,” kata Dustin Salazar, seorang mahasiswa berusia 19 tahun, kepada AFP di dekat monumen peringatan Revolusi People Power 1986 yang menggulingkan Marcos Sr.

“Saya tidak akan lelah berjuang untuk negara kita. Jika kita menginginkan perubahan, kita harus memperjuangkannya,” imbuh dia

Marcos Sr., yang pertama kali terpilih sebagai presiden Filipina pada tahun 1965, memberlakukan darurat militer selama tujuh tahun dan kemudian membungkam lembaga legislatif, membunuh para kritikus, dan diduga menggelapkan miliaran dollar dari kas negara.

Empat dekade setelah ia digulingkan, demonstran Dee Van Nostrand, 72 tahun, menyebut perjuangan berkelanjutan negara itu melawan korupsi sebagai sesuatu yang melelahkan.

Dia mengatakan bahwa dia menempuh perjalanan 180 kilometer untuk berunjuk rasa di Manila karena “kita pantas mendapatkan pemerintahan yang lebih baik, kita pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik”.

Sejak menjadikan masalah pengendalian banjir sebagai fokus utama dalam pidatonya pada bulan Juli lalu, Presiden Ferdinand Marcos Jr telah melihat teman dan musuhnya, termasuk sepupunya yang seorang anggota kongres, terseret dalam badai kontroversi tersebut. Namun, tidak satupun anggota parlemen yang masih menjabat ditahan meskipun pemerintah menjanjikan penangkapan terhadap tokoh-tokoh besar.

Kelelahan Protes

Aksi unjuk rasa pada Rabu adalah protes besar ketiga yang ditujukan pada skandal pengendalian banjir, dan yang pertama diadakan pada hari kerja. Akibatnya jumlah partisipan dalam aksi demo merupakan yang terendah hingga saat ini, dengan perkiraan polisi bahwa jumlah orang yang hadir di kedua tempat tersebut kurang dari 6.000 orang pada siang hari.

Profesor Lawrence Anthony Borja, yang mengajar ilmu politik di Universitas De La Salle Manila, mengatakan kepada AFP bahwa ia yakin isu pengendalian banjir pada dasarnya sudah dipetieskan.

“Kemarahan publik mereda karena warga biasa sudah terbiasa dengan hasil yang mengecewakan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan korupsi,” ucap dia.

Filipina memiliki sejarah panjang skandal yang melibatkan dana publik, di mana politisi tingkat tinggi yang terbukti bersalah atas korupsi biasanya lolos dari hukuman penjara yang berat.

Namun analis lain menolak anggapan bahwa semua itu dilatarbelakangi oleh tingkat partisipasi rakyat Filipina yang rendah ataupun apatis.

“Kelelahan akibat protes telah terjadi selama bertahun-tahun saat ini. Tetapi kita tidak boleh melihatnya seolah-olah ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan agenda reformasi kita,” kata Michael Henry Yusingco, peneliti senior di Ateneo Policy Center di Manila, kepada AFP.

“Aksi unjuk rasa pada 25 Februari tetap penting karena berfungsi sebagai peringatan nyata kepada ombudsman dan jaksa penuntut bahwa mereka memiliki kewajiban untuk memenuhinya," imbuh dia.

Profesor ilmu politik Universitas Filipina, Jean Franco, setuju dengan pernyataan tersebut, dan mengatakan bahwa kurangnya kemarahan publik yang terang-terangan bukan berarti mereka tidak memantau kasus-kasus tersebut. AFP/I-1