Lula Gaungkan Reformasi PBB, Dorong Suara Global Selatan Makin Dominan

New Delhi - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada Sabtu menyerukan reformasi mendesak terhadap PBB dan menekankan perlunya reformasi Dewan Keamanan PBB.

Pada pekan lalu, Lula da Silva tiba di India untuk kunjungan kenegaraan selama lima hari, di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Selain mineral penting dan perdagangan, kedua pemimpin tersebut membahas kerja sama dalam investasi, pertahanan, multilateralisme, dan tata kelola global.

"Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mereformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan, agar mewakili kepentingan negara-negara Global Selatan, di mana Brasil dan India adalah kandidat yang tepat," katanya pada konferensi pers bersama dengan Modi.

Presiden Brasil itu menambahkan bahwa 20 tahun lalu, Brasil, India, Jepang, dan Jerman membentuk Kelompok Empat (G-4), yang telah lama mengadvokasi perluasan Dewan Keamanan.

"Memperluas keanggotaan tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan, termasuk Brasil dan India, sangat penting untuk legitimasi dan efisiensi tata kelola global," kata Lula.

Kelompok Empat (G-4) terdiri dari India, Brasil, Jerman, dan Jepang, yang berupaya mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB dan yang tingkat pembangunannya setara dengan anggota tetap Dewan Keamanan saat ini.

Pada pertemuan G4 terbaru di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, para menteri luar negeri menyerukan reformasi Dewan Keamanan dan menegaskan kembali dukungan mereka satu sama lain.

Dorongan reformasi ini muncul di tengah meningkatnya tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, hingga isu perubahan iklim yang membutuhkan keputusan kolektif yang lebih inklusif. Lula menilai tanpa perubahan struktur, PBB berisiko kehilangan relevansi sebagai forum utama penyelesaian masalah dunia.

Pernyataan tersebut sekaligus menandai semakin kuatnya konsolidasi negara-negara Global Selatan dalam memperjuangkan tatanan dunia yang lebih seimbang, di mana suara negara berkembang tidak lagi berada di pinggiran, melainkan menjadi bagian utama dalam menentukan arah kebijakan global ke depan.