Kemenkop Klaim Koperasi Jadi Mesin Ekonomi Nasional, Realita atau Optimisme?

Selasa, 17 Feb 2026, 22:00 WIB

JAKARTA – Koperasi memegang peran strategis sebagai penggerak ekonomi nasional karena mampu memperkuat basis ekonomi rakyat, memperluas inklusi keuangan, serta mendorong pemerataan pertumbuhan hingga ke daerah.

Di tengah tantangan perlambatan global, penguatan koperasi, sejalan dengan agenda Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, menjadi kunci untuk membangun ketahanan ekonomi domestik, meningkatkan produktivitas UMKM, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan.

Ket. Foto: Warga membawa minyak goreng yang dibeli di Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. — Sumber: ANTARA FOTO/ Angga Budhiyanto

Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) Herbert Siagian menyatakan koperasi diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi nasional pada 2026, melalui strategi baru dan dukungan kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya saing pelaku usaha.

Herbert mengatakan dalam menyikapi tekanan ekonomi global, pergeseran geopolitik, dan percepatan transformasi teknologi yang tidak menentu, pelaku usaha terus dituntut untuk menata ulang strategi bisnis yang sudah diimplementasikan.

"Untuk mengatasi banyaknya perubahan tersebut, para pelaku bisnis tidak bisa hanya terpaku oleh satu strategi. Kita harus bisa melakukan beberapa gaya untuk bisa bertahan di kondisi saat ini. Di tahun 2026 dan seterusnya, akan muncul pemain lama, yaitu koperasi," kata Herbert dalam keterangan di Jakarta, Senin (16/2).

Herbert menekankan hal itu dalam Forum Business & Legal Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Selatan, sebagai ruang dialog menghadapi kondisi perekonomian global saat ini.

"Koperasi akan mempunyai strategi baru yang akan berpotensi menjadi game changer di perekonomian Indonesia dengan dukungan penuh dari pemerintah saat ini," ujar Herbert.

Di tengah tekanan ekonomi global, pergeseran geopolitik, dan percepatan transformasi teknologi yang tidak menentu, pelaku usaha terus dituntut untuk menata ulang strategi bisnis yang sudah diimplementasikan.

Sebagai mitra pendidikan dan pelatihan terkemuka untuk pengembangan sumber daya manusia di Asia, ET-Asia bersama dengan HIPMI Jaya dan juga law firm Legal Next, Bilad Elkomindo Multimedia, serta Delapan Capital menciptakan forum Business & Legal Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Selatan.

Dengan menghadirkan regulator, pimpinan perusahaan, perbankan, ekonom, hingga mitra firma hukum untuk membahas arah kebijakan dan strategi bisnis tahun 2026.

Direktur Operasional ET-Asia, Deasy Widiantie menuturkan Business & Legal Outlook 2026 lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan ruang dialog yang lebih mendalam dan relevan bagi para pengambil keputusan.

Dia menuturkan di tengah perubahan global yang berlangsung begitu cepat, dunia usaha Indonesia perlu memiliki ruang untuk berhenti sejenak, membaca arah, dan menyusun langkah dengan lebih tenang dan terukur.

"Forum ini kami hadirkan bukan hanya sebagai diskusi, tetapi sebagai ruang refleksi dan pertukaran perspektif yang konstruktif," ujarnya.

Dalam situasi seperti ini, kata Deasy, pelaku usaha membutuhkan lebih dari sekadar optimisme, dibutuhkan strategi yang terukur dan perspektif lintas sektor.

"Business and Legal Outlook 2026 dihadirkan sebagai ruang dialog strategis untuk membantu pelaku usaha membaca risiko, menangkap peluang, dan mengambil keputusan dengan lebih percaya diri," tutur Deasy.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan, yang hadir dalam kegiatan itu mengulas prospek sektor sumber daya alam ke depan, dengan penekanan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan dan komitmen terhadap keberlanjutan.

“Untuk bisa menjadi engine of growth yang terbaik bagi negara, maka BUMN tidak bisa bekerja sendiri. BUMN harus inklusif dan harus membuat strategi inklusifitas yang bagus," kata Dany.

Sementara itu, Komisaris Jasamarga Related Business sekaligus Ketua Bidang XII Investasi dan Kerja Sama Antar Daerah BPD HIPMI Jaya, Samira Alatas menekankan pentingnya perhatian terhadap dinamika geopolitik dan prospek bisnis ke depan, termasuk bagaimana pelaku usaha menavigasi ketidakpastian, menyusun strategi yang adaptif, serta menangkap peluang di tengah perubahan global.

Founder & CEO Radian Syam & Syam Law Firm, Radian Syam menilai pemerintah saat ini telah membangun sistem tata kelola yang kuat dalam meningkatkan perekonomian nasional.

"Hari ini kita dapat melihat komitmen pemerintah dalam membangun sistem tata kelola yang kuat. Jatuh bangunnya sebuah negara sangat bergantung pada bangsanya sendiri," kata Radian mengutip Bung Hatta.

Forum itu juga menyoroti terkait tahun 2026 yang diwarnai tekanan global, dipicu dinamika geopolitik, ekonomi Amerika Serikat, volatilitas suku bunga dan komoditas, hingga isu MSCI yang mempengaruhi arus modal pada pasar modal Tech in Asia.

Isu digital dan kesiapan menghadapi era kecerdasan buatan turut menjadi perhatian utama dalam forum itu. Diskusi menyoroti kesiapan regulasi serta kapasitas organisasi dalam beradaptasi dengan perkembangan AI.

“Perkembangan teknologi, khususnya AI, tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga menuntut kesiapan tata kelola dan kepatuhan yang lebih matang dari pelaku usaha,” kata Managing Partner Legal Next Attorneys at Law, Joddy Mulyasetya P.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.