Padukan Sains dan Teknologi untuk Kemandirian Pangan, Bukan Selalu Buka Lahan Baru

Mengenai Tiongkok adalah cermin yang sangat tajam bagi Indonesia, karena mereka menyadari bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar soal seberapa luas lahan yang dibuka, melainkan seberapa cerdas kita mengelola setiap jengkal tanah yang ada melalui integrasi sains dan teknologi.

Sementara Indonesia sering kali terjebak dalam romantisme ekstensifikasi, seperti proyek Food Estate yang kerap kali mengabaikan kompleksitas ekosistem dan kesiapan petani lokal, padahal negara-negara maju justru bergerak ke arah intensifikasi yang presisi.

“Kesenjangan ini menciptakan paradoks di mana kita terus menambah lahan baru, namun di saat yang sama kehilangan lahan produktif akibat konversi, sementara produktivitas per hektar kita cenderung stagnan karena minimnya sentuhan inovasi bioteknologi yang transformatif,”ungkap Muliarta.

Strategi Tiongkok dalam mengembangkan varietas jagung tinggi protein papar dia untuk menekan kebergantungan kedelai adalah bukti nyata bahwa kemandirian pangan modern tidak lagi hanya dimenangkan di ladang, tetapi juga di laboratorium.

Di Indonesia, kita masih melihat adanya pemisahan yang cukup lebar antara riset akademis dengan implementasi di tingkat petani. Dukungan negara sering kali bersifat administratif dan bantuan alat mesin pertanian yang sporadis, bukan pada pembangunan ekosistem riset yang berkelanjutan.

Tanpa adanya keberanian politik untuk memprioritaskan kedaulatan benih dan teknologi nutrisi tanaman, Indonesia akan terus menjadi pasar bagi produk pangan global, bukan pemain yang menentukan nasib perut rakyatnya sendiri.

“Kita harus berhenti memandang pertanian sebagai sektor tradisional yang hanya butuh cangkul dan lahan luas, melainkan harus mulai memperlakukannya sebagai sektor teknologi tinggi yang memerlukan investasi modal manusia secara masif,”tegas Muliarta.

Transformasi itu paparnya menuntut semua pemangku kepentingan untuk mencintai apa yang sudah dimiliki dengan cara meningkatkan efisiensi lahan-lahan yang ada sebelum terburu-buru merambah hutan untuk lahan baru.

Rekomendasi strategis yang harus segera diambil adalah melakukan pergeseran paradigma dari kebijakan berbasis perluasan lahan menjadi kebijakan berbasis kedaulatan teknologi agraria.

Pemerintah harus memberikan insentif luar biasa bagi riset domestik dalam pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim dan memiliki densitas nutrisi tinggi, sekaligus memperketat proteksi lahan pertanian produktif dari konversi industri.

Selain itu, digitalisasi pertanian dan mekanisasi yang terintegrasi harus masuk ke desa-desa bukan sebagai proyek bantuan sekali pakai, melainkan sebagai sistem pendukung produksi yang dikelola secara profesional.

“Hanya dengan tekad penuh untuk mengawinkan sains dengan keringat petani di lahan yang sudah ada, Indonesia dapat melepaskan diri dari bayang-bayang impor dan benar-benar menjadi negara yang kuat secara pangan,”pungkas Muliarta.