Kendala Lahan dan Manajemen, Gubernur Papua Minta Pemda Serius Tangani Koperasi Merah Putih
📅 Senin, 09 Feb 2026, 20:54 WIB | Oleh: Alfred
Doc: ANTARA/Qadri Pratiwi
JAYAPURA - Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, memberikan instruksi keras kepada jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mempercepat pengembangan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Bumi Cendrawasih.
Dalam pernyataannya di Jayapura, Senin (9/2), Fakhiri mengungkapkan keprihatinannya lantaran dari total 999 kampung di Papua, tercatat baru 10 unit Koperasi Merah Putih yang berstatus aktif. Ia menekankan bahwa program prioritas nasional di era Presiden Prabowo Subianto ini tidak boleh hanya berhenti pada tataran administratif, melainkan harus hadir sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan yang menyentuh langsung
“Kehadiran koperasi Merah Putih merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis kampung,” katanya.
Papua, menurut dia, memiliki 999 kampung namun baru 10 Koperasi Merah Putih yang aktif. "Untuk itu saya minta seluruh kepala daerah harap memperhatikan hal ini karena implementasi masih jauh dari harapan".
Ia menjelaskan karena kehadiran Koperasi Merah Putih masih terbatas pada sejumlah wilayah tertentu maka hal tersebut menjadi perhatian seluruh kepala daerah, pemerintah kabupaten, kota dan provinsi agar program nasional itu tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Sebaiknya Anda baca juga:
“Koperasi tersebut dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi warga, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, pengelolaan usaha kecil, hingga penguatan produk lokal di tingkat kampung. Oleh sebab itu, peran pemerintah kabupaten dan kota dinilai sangat penting dalam memastikan kesiapan sumber daya, manajemen, serta pendampingan bagi pengurus koperasi,” katanya lagi.
Lebih lanjut ia mengatakan memang ketersediaan lahan yang tidak bermasalah menjadi salah satu persyaratan utama dalam pembangunan gerai Koperasi Merah Putih mengingat setiap gerai membutuhkan lahan minimal seluas 1.000 meter persegi.
“Untuk itu saya bakal memperkuat lagi koordinasi dengan seluruh kepala daerah kabupaten/kota serta menginstruksikan Kepala Dinas Koperasi Provinsi Papua untuk lebih aktif mengawal pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di setiap wilayah,” ujar dia.
Sebaiknya Anda baca juga:
Ia mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dalam rangka penguatan implementasi program Koperasi Merah Putih yang merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan pastikan bahwa Program Koperasi Merah Putih ini jalan di Provinsi Papua dengan begitu pertumbuhan ekonomi petani, nelayan, masyarakat perkebunan, serta pelaku UMKM dapat meningkat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (2)
11 Feb 2026, 08:34 WIB.
Mohon izin Bp Gubernur Papua bagaimana dengan kami KDMP yang lokasi pembangunan Gerai KDMPnya di atas permukaan air laut Bp Mohon petunjuk....?
Balas11 Feb 2026, 16:41 WIB.
Di kota Jayapura kdkmp memiliki kendala yang hampir sama administrasi dan gedung,..lahan banyak tetapi tidak gratis apalagi hibah, gedung milik Pemda banyak yang tidak terpakai, untuk mengurusnya menghadapi birokrasi yang panjang dan tak jelas..mohon bapak Gubernur sekali kali.lakukan tour ke bawah, kalau presiden bisa hadir di antara rakyat jelata Menya dan mendengar langsung dari dekat, kalau lewat kaki tangan dan telinga bapak, di pastikan informasi bias dan kandas..salam akal sehat.
BalasSilakan login via Google untuk dapat memberi komentar!