Aktivasi IKN sebagai Pusat Pemerintahan Bertahap Mulai 2026

PENAJAM PASER UTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut aktivasi IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi pusat kerja pemerintahan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.

“Pemerintah pusat targetkan aktivasi IKN sebagai pusat kerja pemerintahan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, ketika ditanya menyangkut perkembangan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, akhir pekan kemarin.

Tahun ini yang menjadi perhatian utama pembangunan IKN, kata Basuki, adalah persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN), kesiapan perkantoran dan hunian.

Dia mengatakan pembangunan perkantoran dan hunian ASN tahap satu sudah selesai dan tahap dua dalam percepatan penyelesaian, serta pembangunan Istana Wakil Presiden dinyatakan selesai 100 persen secara fisik dan masuk tahap pengisian interior dan mebel/perabot (furnitur).

“Furnitur Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden itu tanggung jawab Sekretariat Negara,” katanya.

Setelah seluruh pembangunan perkantoran dan hunian ASN, serta Istana Wakil Presiden rampung, kata Basuki, pemerintah pusat menargetkan mulai bergerak aktivitas pemerintahan Indonesia di IKN.

“Sehingga IKN tidak lagi sekadar kawasan pembangunan, tetapi mulai memasuki tahap fungsional sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia,” ujarnya.

Dia menyebut sekitar 50 orang staf Wakil Presiden sudah berada di kawasan IKN untuk melakukan persiapan teknis, meliputi survei mebel/perabot, penataan ruang kerja, serta koordinasi operasional di kawasan ASN menara (tower) satu.

“Kehadiran staf itu menjadi bagian dari tahapan awal sebelum Wakil Presiden berkegiatan secara rutin di IKN,” jelasnya.

Kemudian sebanyak 16 kementerian dan lembaga negara juga dijadwalkan mulai melakukan aktivitas rutin di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurut Basuki, pembangunan jangka panjang terus berlanjut untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, terutama pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di KIPP IKN sesuai rencana.

Otorita IKN kini fokus merampungkan hunian dan perkantoran Aparatur Sipil Negara (ASN) seiring rencana pegawai dari kementerian dan lembaga negara segera bertugas di Kawasan Inti Pusat Pemerintah Ibu Kota Indonesia itu. “Pengerjaan pembangunan hunian dan perkantoran ADN tahap satu sudah selesai, saat ini masuk tahap dua,” ujar Basuki.

Ia mengatakan pada 2026 OIKNfokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.

Sejumlah langkah dilakukan OIKN agar proses transisi atau kepindahan ASN dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) berjalan lancar dan terencana.

ASN bekerja di instansi pemerintah dengan status resmi, keberadaan pegawai pemerintah tersebut di IKN menjadi simbol dimulainya operasional pemerintahan di Ibu Kota Indonesia baru.

Direncanakan ASN dari 16 kementerian dan lembaga negara mulai beraktivitas di KIPP IKN, jelas dia, seiring infrastruktur dasar tahap awal di Ibu Kota Indonesia itu rampung. Otorita IKN melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta jajaran sekretaris jenderal dari 16 kementerian dan lembaga negara. Ant/S-2