Harga Tak Boleh Liar, Pemprov Kalbar Mainkan Strategi 4K Demi Daya Beli Warga

PONTIANAK – Pengendalian laju inflasi di daerah menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas ekonomi lokal.

Lonjakan harga pangan dan kebutuhan pokok tidak hanya menekan rumah tangga berpendapatan rendah, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas usaha serta memperlebar kesenjangan sosial.

Dengan inflasi yang terkendali, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih sehat, iklim investasi menjadi lebih kondusif, dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih berkelanjutan.

Karena itu, sinergi antarinstansi dalam menjaga kelancaran distribusi, memperkuat produksi lokal, serta memantau harga secara rutin menjadi langkah strategis agar inflasi tetap dalam batas aman dan kesejahteraan masyarakat terjaga.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menerapkan Strategi 4K dalam pengendalian laju inflasi guna menjaga daya beli masyarakat menjelang perayaan Imlek, Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Penerapan sinergi 4K yang kita lakukan, yakni kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, kestabilan harga dan komunikasi efektif," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan di Pontianak, Kalbar, Minggu (8/2).

Ria Norsan mengatakan pengendalian inflasi menjadi prioritas pemerintah daerah karena momentum hari besar keagamaan biasanya diikuti dengan lonjakan permintaan bahan pokok yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga komoditas di pasar.

"Stabilitas harga penting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama kelompok berpenghasilan rendah," tuturnya.

Ia menyebutkan sepanjang 2025 inflasi Kalbar berhasil dijaga pada level rendah dan stabil, yakni 1,85 persen, lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 2,92 persen.

Namun, memasuki 2026, tekanan inflasi diperkirakan meningkat. Risiko kenaikan harga diproyeksikan mencapai sekitar 3,33 persen, dipicu gangguan produksi pangan akibat cuaca ekstrem, potensi gagal panen, serta kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, cabai, bawang merah, emas perhiasan, hingga tarif angkutan udara.

Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG/SPPG) turut meningkatkan kebutuhan beras, telur dan daging ayam, sehingga pemerintah perlu memastikan pasokan tetap mencukupi agar tidak memicu gejolak harga.

"Ketersediaan stok harus aman supaya harga tidak melonjak dan membebani masyarakat," tuturnya.

Pemprov juga mengantisipasi potensi kelangkaan energi rumah tangga, terutama LPG 3 kilogram, dengan mengusulkan tambahan distribusi menjelang Ramadhan.

Untuk menjaga kestabilan harga, kepala daerah kabupaten/kota diminta aktif memantau stok dan harga bahan pokok, melakukan langkah pencegahan terhadap potensi kelangkaan, serta memperkuat kerja sama pasokan antarwilayah, khususnya daerah yang mengalami defisit.