Dubes Pakistan di Jakarta Soroti Resolusi PBB Terkait Isu Kashmir yang Belum Terselesaikan

JAKARTA - Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri menyayangkan bahwa isu Kashmir yang sudah berlangsung selama tujuh dekade hingga kini masih belum terselesaikan.

"Sangat disayangkan isu Kashmir yang sudah berlangsung selama 70 tahun masih belum menemukan solusinya. Ini menjadi tugas besar bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikannya," kata Dubes Chaudhri pada acara Hari Solidaritas Kashmir yang digelar Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Kamis.

Dubes mengatakan Kashmir bukan hanya sekadar tanah, sumber air krusial atau posisi strategis, tetapi Khasmir adalah tentang rakyat Khasmir. "Bagi Pakistan, Kashmir adalah tentang orang-orang Kashmir itu sendiri," ucapnya.

Menurut Chaudhri, setiap kali Pakistan akan menyelesaikan isu Kashmir, India selalu mengganggu baik melalui PBB maupun resolusi.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian isu Kashmir juga memiliki dimensi dari Asia dan Asia tenggara, oleh karenanya ia percaya bahwa keterlibatan Asia Tenggara dapat membantu menyelesaikan isu Kashmir.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, melalui pesannya yang dibacakan pada acara tersebut mengatakan sengketa Jammu dan Kashmir masih menjadi salah satu sengketa tertua yang belum terselesaikan dalam agenda PBB.

Ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, sejumlah resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB telah menetapkan status sengketa wilayah Jammu dan Kashmir seraya memutuskan bahwa penyelesaian akhirnya harus dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat Kashmir, yang diungkapkan melalui plebisit yang adil dan tidak memihak.

"Namun, selama hampir delapan dekade, hak fundamental rakyat Kashmir terhalang oleh penolakan keras India," katanya.

PM mengaku menjadi pendukung kuat hak penentuan nasib sendiri rakyat Kashmir di setiap forum internasional termasuk di Majelis Umum PBB.

"Pada Hari Solidaritas Kashmir, Pakistan menegaskan dukungan moral, diplomatik, dan politik penuh bagi perjuangan rakyat Kashmir hingga mereka memperoleh hak penentuan nasib sendiri melalui plebisit yang bebas dan tidak memihak, sebagaimana dijanjikan kepada mereka di bawah naungan PBB," katanya.