Bakal Menambah PNBP, DPR RI Minta KKP Beri 'Hadiah Lebaran' VMS bagi Nelayan Kecil

JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan ‘hadiah lebaran’ pada nelayan kecil terkait kebijakan Vessel Monitoring System (VMS). 

“Output dari kebijakan VMS ini adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ayok kita kembalikan sebagian PNBP yang telah berhasil diperoleh di tahun 2025 lalu, untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil kita,” ungkap Alex dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (4/2).

VMS adalah sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang wajib dipasang pada kapal berizin pusat (biasanya di atas 30 GT atau eks-daerah yang bermigrasi). Kegunaannya, untuk melacak posisi dan aktivitas secara real-time. VMS bermanfaat untuk meningkatkan keselamatan (fitur alarm), efisiensi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan. 

Hingga April 2025 lalu, sekitar 8.893 kapal telah terpasang VMS dari total 13.313 unit kapal yang mengantongi izin dari pemerintah pusat. Alex juga mengapresiasi Menteri KKP yang telah menggaransi, akan ada percepatan pemberian izin bagi pengusaha perikanan yang akan memasang VMS. 

“Dengan semakin banyaknya nelayan yang menggunakan VMS, tentunya akan menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap,” ungkap politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan mitra kerja yang diselenggarakan pada Selasa (3/2) lalu Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memperkirakan, produksi ikan nasional untuk periode Januari hingga Maret 2026, mencapai 3,57 juta ton.  

Angka tersebut terdiri dari kontribusi produksi ikan budidaya sebesar 2,05 juta ton yang mengandalkan optimalisasi masa panen serta produksi ikan tangkap sebesar 1,52 juta ton, dengan tetap memperhatikan dinamika cuaca dan musim penangkapan.