Ekonom: Indonesia Tak Harus Terjebak di Pertumbuhan 5 Persen

Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai Indonesia masih memiliki modal untuk mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tingkat stabil 5 persen.

Hal itu merespons Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum, Cologny, Jenewa, Swiss. Presiden menyinggung penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) yang menggambarkan Indonesia sebagai salah satu titik terang ekonomi global lantaran konsisten mencetak pertumbuhan 5 persen per tahun selama beberapa dekade terakhir.

“Dengan bonus demografi, pasar domestik besar dan sumber daya alam yang kuat, ruang pertumbuhan Indonesia seharusnya bisa lebih tinggi dan lebih berkualitas, bukan sekadar stabil di angka 5 persen,” kata Yusuf dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat (23/1).

Menurut Yusuf, pertumbuhan Indonesia selama ini didukung oleh kombinasi stabilitas makro, belanja negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, serta perbaikan iklim investasi lewat deregulasi.

Di samping itu, pemerintah juga menjaga daya beli lewat bantuan sosial dan mendorong investasi, khususnya di sektor pengolahan dan energi. Kebijakan ini dinilai membantu menahan ekonomi tetap tumbuh ketika global melambat.

“Jadi, kontribusinya nyata dan tidak bisa diabaikan,” tambahnya.

Namun, lanjut dia, tantangan untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi sesuai target APBN jauh lebih struktural.

Salah satu isu besar adalah deindustrialisasi dini, di mana kontribusi manufaktur ke produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja cenderung stagnan atau menurun sebelum Indonesia benar-benar menjadi negara berpendapatan tinggi.

“Kalau industri tidak tumbuh kuat, maka ekonomi akan lebih bergantung pada komoditas dan konsumsi, yang secara jangka panjang membuat pertumbuhan mudah melambat dan rentan terhadap siklus global,” jelas dia.

Selain itu, produktivitas tenaga kerja relatif masih rendah. Investasi belum sepenuhnya mengalir ke sektor yang menciptakan nilai tambah tinggi dan lapangan kerja berkualitas.

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia (SDM), riset, teknologi, dan keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan industri juga masih menjadi pekerjaan besar. Tanpa perbaikan di area ini, menurut Yusuf, pertumbuhan cenderung bersifat ekstensif, bukan intensif.

Tantangan berikutnya adalah masalah kelembagaan dan biaya ekonomi. Meski proses perizinan membaik, kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan koordinasi pusat-daerah masih sering menjadi hambatan bagi investor jangka panjang.

“Ini penting, karena untuk naik kelas, Indonesia tidak cukup hanya menarik modal, tetapi juga memastikan investasi tersebut produktif dan berkelanjutan,” tuturnya.