Di Balik Peringkat Global, Jakarta Masih Hadapi Defisit Tata Kelola

Transformasi Jakarta menjadi kota yang adil dan berkelanjutan mensyaratkan pergeseran paradigma pembangunan, dari orientasi proyek menuju tata kelola berbasis sistem.

JAKARTA – Capaian Jakarta dalam berbagai indeks kota global belum tentu mencerminkan kualitas layanan publik yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Persoalan transportasi publik, banjir yang berulang, serta terbatasnya akses air bersih masih menjadi tantangan mendasar yang memengaruhi produktivitas, kualitas hidup, dan daya saing kota.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPN Veteran Jakarta, Kauffrau Freesca Syafitri menilai Jakarta masih mengalami defisit tata kelola perkotaan yang tercermin dari buruknya transportasi publik, belum tuntasnya penanganan banjir, dan minimnya akses air bersih. Hal itu untuk merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung beberapa hari lalu yang mengatakan Jakarta menempati ranking 53 kota terbaik di dunia melampaui Washington DC di Amerika Serikat (AS) dan Abu Dhabi di Uni Emirat Arab.

Freesca sekaligus pengamat kebijakan publik itu nenilai klaim tersebut sangat kontras dengan kenyataan yang dirasakan warga dan masyarakat setiap hari. “Jakarta bukan kekurangan proyek infrastruktur, tetapi mengalami defisit tata kelola. Macet, minimnya akses air bersih perpipaan, dan banjir berulang bukan sekadar masalah teknis yang bisa selesai hanya dengan menambah jalan, membangun saluran, atau memperluas jaringan pipa secara parsial,” jelasnya di Jakarta, Rabu (8/7).

Dominasi kendaraan pribadi memperburuk polusi, menghabiskan ruang jalan, dan menekan produktivitas. Terbatasnya akses air perpipaan mendorong penggunaan air tanah, yang dapat memperparah penurunan muka tanah. Sementara itu, betonisasi kota mengurangi daya serap air dan meningkatkan risiko banjir.

Menurutnya, persoalan transportasi publik yang belum optimal, akses air bersih yang belum merata, serta banjir yang terus berulang menunjukkan pembangunan masih berorientasi pada proyek fisik, bukan pada penguatan layanan dasar dan tata kelola yang terintegrasi. Dia menekankan perlunya kebijakan yang berpusat pada manusia melalui penguatan transportasi publik, perluasan jaringan air bersih, perlindungan fungsi ekologis kota, dan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan agar Jakarta menjadi kota yang lebih layak huni, produktif, dan berkeadilan.

“Jika Jakarta ingin menjadi kota yang layak, adil, produktif, dan berkelanjutan, maka kebijakan publiknya harus bergerak dari pendekatan proyek menuju pendekatan sistem,” tegasnya.

Sebelumnya, Pramono Anung mengungkapkan posisi Jakarta dalam daftar kota terbaik dunia terus menunjukkan peningkatan. Dia menegaskan Jakarta memiliki peran strategis sebagai wajah Indonesia di mata dunia.

"Jakarta tentunya harus mempunyai terobosan-terobosan, langkah-langkah yang berbeda dengan kota-kota di Indonesia lainnya karena hanya Jakarta, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, menyandang sebagai kota global, pusat perekonomian, dan sekaligus masih menjadi ibu kota negara," kata Pramono akhir pekan lalu.

Permasalahan Dasar

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain), Tata Mustasya menilai ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan pelayanan publik menjadi akar dari berbagai masalah kota. Menurutnya, sektor transportasi publik, air bersih, dan pencegahan banjir tertinggal jauh dari ekspansi ekonomi sektor swasta.

“Hal tersebut terjadi karena pengelolaan lingkungan yang tertinggal atau tidak bisa mengejar kecepatan pembangunan ekonomi. Jadi ekonomi kota tumbuh tapi transportasi publik, kebutuhan air bersih, pencegahan banjir belum memadai. Ini juga akibat sektor/pelayanan publik tertinggal dari ekspansi ekonomi sektor swasta,” jelasnya.

Tata menyebut dampak dari ketimpangan ini paling besar dirasakan oleh kelas menengah dan kelompok ekonomi bawah. “Dampaknya besar, dan yang paling terdampak adalah kelas menengah yang sejauh ini makin tertekan dan kelompok ekonomi bawah,” terang Tata.