Banyak Negara Maju Alami Penuaan Penduduk, Menteri P2MI: Peluang Bagi Indonesia

JAKARTA-Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memaparan, dunia sedang mengalami pergeseran peta tenaga kerja. Saat Indonesia menuju puncak bonus demografi pada 2035 dengan proyeksi 207 juta penduduk usia produktif, negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di Eropa justru menghadapi aging population (penuaan penduduk).

Menteri Mukhtarudin melihat ini sebagai peluang emas sekaligus tantangan kompetensi di mana fokus penempatan Pekerja Migran saat ini beralih dari sektor informal (asisten rumah tangga) ke sektor formal profesional (middle to high skill).

"Artinya, Pekerja Migran kira harus memiliki keahlian yang bersertifikat agar mampu mengisi sektor industri global yang kini sangat bergantung pada tenaga kerja asing," beber Muktharudin dalam rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digelar secara virtual melalui Zoom, Selasa (20/1).

Mukhtarudin mengatakan sektor pekerja migran terbukti menjadi pilar stabilitas ekonomi nasional. Pada tahun 2024, remitansi mencapai 253 triliun rupiah, dan ke depannya diprediksi melampaui angka tersebut.

"Tantangan kita ke depan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang unggul secara kompetitif dan komprehensif. Kita harus menjawab tantangan ini bersama-sama, baik pemerintah pusat, daerah, hingga ke tingkat desa," imbuh Mukhtarudin.

Dia menekankan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi puncak bonus demografi tahun 2035, di mana penduduk usia produktif diproyeksikan mencapai 290 juta orang pada tahun 2045. Di sisi lain, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa sedang mengalami aging population (penurunan usia produktif).

"Mereka sangat butuh tenaga kerja profesional untuk menjaga ekonomi mereka tetap hidup. Ini adalah peluang emas bagi kita. Jika kita tidak melayani dengan baik, kita kehilangan peluang besar untuk menyejahterakan rakyat," jelasnya.

Menteri Mukhtarudin bilang remitansi adalah instrumen peningkatan daya beli yang paling organik. "Uang ini masuk langsung ke rekening keluarga di desa-desa, yang tentu menggerakkan roda ekonomi pasar lokal dan menyekolahkan anak-anak tanpa tergantung pada belanja pemerintah (government spending)," beber Muktarudin.

Sinergi Regulasi Dari Pusat hingga ke Desa

Menanggapi arahan Menteri Mukhtarudin, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan komitmennya untuk melakukan "pelembagaan" koordinasi. Salah satu fokus utama adalah sinkronisasi regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan dari UU No. 18 Tahun 2017 dan PP No. 59 Tahun 2021.

Gubernur menekankan bahwa NTT harus segera melakukan pelembagaan kerja yang terkoordinasi secara vertikal, mulai dari level provinsi hingga ke perangkat desa.

"Apresiasi Bapak Menteri memberikan semangat baru bagi kami di NTT. Kami ingin penanganan ini tidak lagi parsial. Harus ada integrasi yang kuat sehingga instruksi Bapak Presiden mengenai perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja bisa kita eksekusi secara nyata," ujar Gubernur Melki

Gubernur Melki menekankan bahwa NTT akan lebih selektif. Sektor domestik yang memiliki risiko kontrol rendah akan mulai dievaluasi ketat, atau bahkan dihentikan jika tidak menjamin keselamatan. 

"Jika kita sepakat di ruangan ini, kita bisa memutuskan untuk fokus hanya pada sektor yang aman seperti konstruksi profesional atau industri. Kita harus meminimalisir risiko kontrol di ranah domestik," tegas Gubernur.