Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Legislator DKI Tolak Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

📅 Jumat, 16 Jan 2026, 08:49 WIB | Oleh: Tim Penulis
Legislator DKI Tolak Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Doc: ANTARA
Ket. Anggota DPRD DKI Jakarta yang juga politisi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth.

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menolak keras wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena bertentangan dengan semangat reformasi, demokrasi, serta prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.

"Saya menegaskan penolakan terhadap Pilkada yang dipilih oleh DPRD. Ini merupakan langkah mundur yang mencederai demokrasi dan mengkhianati semangat reformasi 1998," kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/1).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menekankan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak menentukan pemimpinnya sendiri.

Menurut dia, pemilihan langsung bukan hanya sekadar mekanisme elektoral, melainkan perwujudan nyata dari prinsip kedaulatan rakyat.

"Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bukan hanya untuk segelintir elite politik saja. Oleh karena itu, mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama saja dengan merampok hak politik rakyat," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

PDI Perjuangan, kata Kent, sejak awal selalu konsisten memperjuangkan demokrasi yang berkeadilan, partisipatif, dan berpihak kepada rakyat kecil. Setiap upaya yang berpotensi melemahkan demokrasi, termasuk pengurangan hak pilih rakyat, dipastikan akan ditolak.

"Jika alasan efisiensi, stabilitas, atau biaya dijadikan dalih, maka yang harus dibenahi adalah tata kelola dan integritas pemilunya, bukan malah mencabut hak dasar rakyat," ujarnya.

Menurut dia, Pilkada melalui DPRD justru berpotensi membuka ruang politik transaksional, oligarki, serta konflik kepentingan yang semakin menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.

Kent pun mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, pegiat demokrasi, dan penyelenggara negara untuk bersama-sama mengawal supaya Pilkada di laksanakan secara langsung bukan melalui DPRD.

"Demokrasi tidak boleh disederhanakan menjadi kesepakatan elite. Demokrasi harus hidup dari partisipasi rakyat yang hakiki," katanya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
jakartafair2026

Olahraga
Piala Dunia, Tim-tim Favori...
PT KAI: Commuter Line lintas Tanjung Priok Mulai Berhenti di Stasiun JIS

PT KAI: Commuter Line lintas Tanjung Priok Mulai Berhenti di Stasiun JIS

23 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.