Demokrasi Indonesia Dibilang Cacat, Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Ungkap Skornya versi EIU

JAKARTA - Tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Omi Komaria Nurcholis Madjid menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai masih jauh dari ideal. Ia mengungkapkan penilaian tersebut merujuk pada laporan Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2025.

Dalam laporan tersebut, indeks demokrasi Indonesia tercatat berada di angka 6,30 dari skala 10. Skor itu menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy atau demokrasi yang cacat.

Omi menyampaikan pandangannya dalam kegiatan Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025 yang diselenggarakan Gerakan Nurani Bangsa. Acara tersebut digelar di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026), dan dihadiri tokoh lintas agama serta masyarakat sipil.

"Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi yang cacat," ujar Omi saat menyampaikan paparannya. 

Ia menambahkan bahwa pemilihan umum memang berjalan, namun masih menyisakan persoalan serius dalam praktik demokrasi.

"Pemilihan umum berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat persoalan serius dalam budaya politik, penghormatan terhadap kebebasan sipil, serta fungsi lembaga-lembaga pemerintahan," katanya. 

Pernyataan itu menegaskan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya substantif.

Omi menilai demokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural semata. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan penegakan hukum yang adil serta transparan.

Ia juga menekankan pentingnya ruang aman bagi warga negara untuk berpartisipasi secara bermakna. Tanpa jaminan kebebasan menyampaikan aspirasi, demokrasi dinilai kehilangan esensi utamanya sebagai wujud kedaulatan rakyat.

"Diperlukan mekanisme pemerintahan yang mampu menjamin kemerdekaan warga," ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa instrumen negara juga harus berfungsi sebagai penggerak utama mandat kedaulatan rakyat.

Lebih jauh, Omi menegaskan bahwa kemajuan dan martabat suatu negara sangat ditentukan oleh penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara. Ia menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

"Banyak hal yang belum sepenuhnya dirasakan rakyat," kata Omi. 

Ia menyebut kesenjangan pendapatan dan kemiskinan masih menjadi masalah serius yang menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.

Menurut Omi, ketimpangan sosial yang terus menganga menunjukkan perlunya kebijakan negara yang lebih berpihak pada rakyat. Tanpa perbaikan nyata di sektor ekonomi dan sosial, demokrasi sulit memberikan dampak langsung bagi kualitas hidup warga.

Sementara itu, tokoh GNB lainnya yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Alissa Wahid, turut menegaskan pentingnya menjaga demokrasi. Ia menyebut demokrasi merupakan manifestasi langsung dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh dilemahkan.

"Demokrasi harus terus dirawat dengan memperkuat pemerintahan yang menjunjung prinsip penegakan hukum dan penghormatan HAM," ujar Alissa. 

Ia menekankan bahwa tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Alissa menilai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi fondasi utama dalam memperkuat demokrasi. Tanpa perlindungan HAM yang konsisten, praktik demokrasi berisiko mengalami kemunduran.

Pandangan para tokoh GNB tersebut mencerminkan kegelisahan masyarakat sipil terhadap arah demokrasi Indonesia saat ini. Sorotan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari pemilu, tetapi juga dari kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.