Junta Militer Myanmar Gelar Pemilu Tahap Kedua

KAUWHMU - Junta Myanmar membuka pemungutan suara fase kedua pada hari Minggu (11/1), melanjutkan pemilu yang menurut pengawas demokrasi memungkinkan militer untuk memperpanjang kekuasaannya dengan kedok sipil.

Angkatan bersenjata telah memerintah Myanmar selama sebagian besar sejarah pasca-kemerdekaan negara itu, sebelum kekuatan warga sipil mengambil alih kendali dalam gelombang reformasi.

Namun militer merebut kembali kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, membatalkan hasil pemilihan sebelumnya, menahan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi, dan menjerumuskan Myanmar ke dalam perang saudara.

Tempat pemungutan suara dibuka pada pukul 6.00 pagi hari Minggu di daerah pemilihan Suu Kyi sebelumnya, Kawhmu, sekitar 25 kilometer selatan kota Yangon, menurut pengamatan wartawan AFP.

Petani Than Than Sint mengakui "banyak masalah" yang dihadapi negara itu, dan mengatakan kepada AFP bahwa ia memilih untuk memenuhi kewajiban sipilnya dan menginginkan perdamaian di Myanmar.

"Kita tahu itu tidak akan terjadi segera. Tapi kita perlu melangkah selangkah demi selangkah demi generasi mendatang," kata pria berusia 54 tahun itu setelah keluar dari TPS di sebuah sekolah dasar di Kawhmu.

"Saya pikir keadaan akan membaik setelah pemilihan," tambahnya.

Setelah memerintah dengan kekerasan selama lima tahun, junta berjanji pemilihan tiga tahap, yang akan berakhir pada 25 Januari, akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

Namun Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) -- yang oleh banyak analis digambarkan sebagai proksi utama militer -- memenangkan hampir 90 persen kursi di majelis rendah pada fase pertama akhir bulan lalu.

Suu Kyi yang tersingkir dan partainya yang sangat populer dibubarkan, para pendukung demokrasi mengatakan pemilu telah dimanipulasi melalui daftar calon yang diisi oleh sekutu militer dan penindakan terhadap perbedaan pendapat.

Jajak Pendapat yang “Direkayasa”

Tahap pertama memiliki tingkat partisipasi sekitar 50 persen, jauh di bawah angka sekitar 70 persen pada pemilu 2020 ketika sebagian besar pemilih mendukung partai Suu Kyi.

Pemungutan suara tidak berlangsung di wilayah-wilayah besar yang dikuasai oleh faksi-faksi pemberontak, yang dituduh oleh militer melakukan serangan pesawat tak berawak, roket, dan bom pada akhir pekan fase pertama pemilihan, yang menewaskan lima orang.

Para analis mengatakan junta mengatur pemilu ini untuk membersihkan citranya, bertujuan untuk memperbaiki hubungan diplomatik, meningkatkan investasi asing, dan melemahkan momentum pemberontak.