Pemkab Bantul Optimalkan Pemanfaatan Dana Non-APBD untuk Atasi Kemiskinan

BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), akan mengoptimalkan pemanfaatan dana baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun bukan dari APBD dalam menanggulangi angka kemiskinan di daerah itu.

"Pengurangan angka kemiskinan dari sisi anggaran, walaupun APBD kita di 2026 menurun, kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan non-APBD, dari CSR, hibah pihak swasta, Baznas, meskipun juga dari APBD masih kita alokasikan," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Rabu (7/1).

Menurut dia, angka kemiskinan di Bantul hingga akhir 2025 masih di atas dua digit yaitu sekitar 11 persen dari total penduduk Bantul yang hampir satu juta jiwa. Melalui optimalisasi dana non-APBD maupun dari APBD tersebut, kata dia, diharapkan angka kemiskinan bisa turun menjadi di bawah dua digit.

"Optimalisasi sumber sumber non-APBD itu kita tingkatkan untuk mengentaskan kemiskinan, yang kita harapkan nanti turun di bawah dua digit, posisi sekarang masih sekitar 11 persen, nanti di 2026 mudah mudahan bisa mencapai di bawah 10 persen," katanya.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan di Bantul akan diampu langsung instansi terkait, kata dia, termasuk semua pemerintah kelurahan di Bantul yang berjumlah 75 desa melalui Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (P2BMP) untuk tiap pedukuhan.

"Kelurahan punya peran untuk itu, karena kelurahan itu juga memiliki anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, melalui Program P2BMP yang kita mandatkan 40 persen dari alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan," katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, meskipun anggaran P2BMP yang dikelola kelurahan pada 2026 turun menjadi Rp40 juta dari sebelumnya Rp50 juta tiap pedukuhan, namun sesuai aturan atau mandat, sebesar 40 persen untuk kegiatan pengentasan kemiskinan.

"Mandatnya itu berapapun anggaran P2BMP, 40 persen itu harus digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Disamping kelurahan sendiri mempunyai Dana Desa, walaupun berkurang tapi pasti bisa mengalokasikan untuk itu," katanya.

Bupati Halim juga mengatakan sudah ada ketentuan yang mengatur tentang belanja apa saja yang harus dilakukan desa dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga meskipun dana berkurang kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat tetap berlanjut.

"Jadi, harapannya dari adanya turbulensi anggaran ini kita tetap bisa memberikan layanan publik yang baik, dan pamong pamong harus lebih ditingkatkan kesabaran, ketahanan. Inilah momentum untuk memberikan loyalitas yang lebih kuat kepada bangsa dan negara," kata Bupati Abdul Halim Muslih.