Dongkrak Angka Kelahiran, Tiongkok Naikkan Harga Kondom!

BEIJING - Tiongkok menaikkan harga kondom dan alat kontrasepsi lainnya dalam upaya meningkatkan angka kelahiran, tetapi warga Beijing dan para analis mengatakan langkah tersebut hanya akan berdampak kecil.

Konsumen kini harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 13 persen untuk alat kontrasepsi termasuk kondom, setelah Beijing menghapus pengecualian untuk produk tersebut mulai 1 Januari.

Layanan penitipan anak dan perjodohan dikecualikan.

Pemerintah Tiongkok telah berupaya meningkatkan angka kelahiran yang lesu, karena khawatir dengan populasi yang menua dan menyusut dengan cepat, serta angka pernikahan yang sangat rendah.

Namun, kaum muda di Beijing mengatakan kepada AFP bahwa pengenaan pajak pada alat kontrasepsi tidak akan mengatasi akar masalah yang menurut mereka menghalangi orang untuk memiliki anak.

"Tekanan besar pada kaum muda di Tiongkok saat ini—dari pekerjaan hingga kehidupan sehari-hari—sama sekali tidak ada hubungannya dengan kondom," kata seorang warga berusia tiga puluhan, yang hanya ingin dikenal sebagai Jessica, kepada AFP.

Jessica mengatakan ada kesenjangan kelas yang mencolok dalam masyarakat Tiongkok, dan banyak orang merasa masa depan mereka tidak terlalu pasti untuk memulai sebuah keluarga.

"Orang kaya terlalu kaya, dan orang miskin tetap miskin... (dan orang-orang) kurang percaya diri dengan masa depan mereka, sehingga mereka mungkin tidak mau memiliki anak."

Xu Wanting (33), yang membaca tentang pajak baru tersebut secara daring, mengatakan dia tidak percaya pajak itu akan secara langsung meningkatkan angka kelahiran.

"Mereka yang benar-benar perlu membeli produk-produk ini akan tetap membelinya, karena ini adalah produk perencanaan keluarga," kata Xu kepada AFP di luar sebuah pusat perbelanjaan.

"Produk-produk ini (kondom) bukan hanya untuk kontrasepsi, tetapi juga menyangkut kesehatan reproduksi wanita."

Hambatan Nyata 

Populasi Tiongkok telah menurun selama tiga tahun berturut-turut, dan dapat turun dari 1,4 miliar saat ini menjadi 633 juta pada tahun 2100, menurut prediksi PBB.

Para pemimpin Tiongkok, termasuk Presiden Xi Jinping, telah berjanji untuk mengatasi masalah demografis negara tersebut.

Mereka berjanji dalam pertemuan kebijakan ekonomi penting pada bulan Desember untuk "mendukung pandangan positif tentang pernikahan dan melahirkan anak, dan berupaya menstabilkan jumlah kelahiran baru" pada tahun 2026, menurut stasiun televisi pemerintah CCTV.

Namun, pajak kontrasepsi itu sepele dibandingkan dengan biaya sebenarnya membesarkan anak di Tiongkok, salah satu negara termahal di dunia untuk membesarkan anak, kata Alfred Wu, profesor madya di Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew di Singapura.

"Pasangan muda yang memutuskan apakah akan memiliki anak tidak menghitung apakah mereka mampu membayar biaya tambahan untuk kontrasepsi -- mereka bertanya apakah mereka mampu membesarkan anak sama sekali dalam lingkungan ketidakpastian ekonomi," kata Wu kepada AFP.

Mereka menghadapi hambatan nyata di Tiongkok, tambah Wu, seperti pasar kerja yang lemah, biaya perumahan yang "sangat mahal", budaya kerja yang penuh tekanan, dan diskriminasi di tempat kerja terhadap perempuan.

Seorang mahasiswi berusia 19 tahun bernama Du mengatakan di Beijing, ia merasa dampak dari kontrasepsi yang lebih mahal akan terbatas.

Untuk benar-benar meningkatkan angka kelahiran, perusahaan kecil harus terlebih dahulu menjamin manfaat seperti cuti menikah dan cuti melahirkan, kata Du.

Jika tidak, mungkin akan sulit meyakinkan pasangan untuk memiliki anak.

"Generasi muda saat ini... khawatir apakah mereka mampu memikul tanggung jawab sebagai orang tua," katanya.