Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Abu-abu, Menkeu Purbaya Minta Waktu Tambahan

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara terkait kepastian kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara atau ASN pada 2026. Pemerintah, kata dia, belum bisa memastikan kebijakan tersebut direalisasikan dalam waktu dekat.

Purbaya menegaskan, keputusan mengenai kenaikan gaji ASN masih sangat bergantung pada kondisi keuangan negara dan pergerakan indikator ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan kebijakan fiskal tetap berada di jalur yang aman dan berkelanjutan.

Menurut Purbaya, pemerintah masih membutuhkan tambahan waktu setidaknya satu triwulan untuk membaca arah ekonomi secara lebih utuh. Evaluasi ini diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan risiko baru bagi stabilitas anggaran.

"Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan kebanyakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya," kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025).

Isu kenaikan gaji ASN sendiri menjadi salah satu topik yang dibahas Purbaya dalam pertemuannya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widiyantini. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin (29/12/2025).

Purbaya menjelaskan, pembahasan lebih mendalam baru bisa dilakukan pada triwulan kedua 2026. Pada periode tersebut, dampak berbagai faktor ekonomi terhadap belanja pemerintah diperkirakan sudah terlihat lebih jelas.

Ia menilai, banyak variabel fiskal yang masih bergerak dinamis pada awal tahun. Karena itu, pemerintah memilih tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan strategis seperti kenaikan gaji ASN.

Sebagai catatan, wacana kenaikan gaji ASN sebenarnya telah tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintah. Kebijakan tersebut masuk dalam pembaruan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2025.

Namun hingga kini, belum ada pembahasan teknis lanjutan terkait besaran kenaikan maupun waktu pelaksanaannya. Pemerintah masih berada pada tahap evaluasi dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian.

Wacana kenaikan gaji ASN juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025. Perpres tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung kesejahteraan aparatur negara. Kenaikan gaji diposisikan sebagai bagian dari agenda prioritas nasional.

RKP 2025 terbaru mencantumkan kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, serta pejabat negara sebagai salah satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Program ini berada di urutan keenam dari total delapan program prioritas.

Kebijakan kenaikan gaji ini tidak bersifat umum tanpa sasaran. Pemerintah menyebutkan sejumlah kelompok ASN yang akan menjadi fokus utama.

Kelompok tersebut antara lain guru, dosen, tenaga kesehatan, serta penyuluh. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup anggota TNI/Polri dan pejabat negara.

"Menaikkan gaji ASN, khususnya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara," demikian kutipan dari lampiran Perpres 79/2025. Pernyataan ini menjadi dasar hukum wacana tersebut.

Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa perencanaan tidak selalu berujung pada implementasi langsung. Realisasi tetap harus menyesuaikan kemampuan fiskal dan situasi ekonomi aktual.

Di tengah ekspektasi ASN terhadap peningkatan kesejahteraan, sikap hati-hati pemerintah dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan negara. Pemerintah tidak ingin kebijakan populis justru membebani anggaran dalam jangka panjang.

Ke depan, keputusan final mengenai kenaikan gaji ASN 2026 diperkirakan baru akan mengerucut setelah evaluasi triwulan berikutnya selesai dilakukan. Hingga saat itu, wacana kenaikan gaji ASN masih bersifat menunggu dan belum bisa dipastikan.