Wagub Rano Cek Pasar Senen, Pastikan Stok Pangan Jakarta Aman Jelang Natal dan Tahun Baru

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau langsung Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, pada Senin (22/12). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan serta stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru.

Dalam peninjauan tersebut, Rano Karno mengecek langsung kondisi lapak pedagang, stok komoditas utama, serta pergerakan harga di pasar. Ia menegaskan bahwa secara umum pasokan pangan di Jakarta berada dalam kondisi aman dan mencukupi hingga Januari 2026.

Rano menyebut, hasil pemantauan menunjukkan harga pangan relatif stabil meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas tertentu. Kenaikan tersebut antara lain terjadi pada daging ayam dan telur, namun masih dalam batas wajar dan terkendali.

Selain memastikan kondisi pasar, Rano juga menyoroti langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membantu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatra. Salah satu upaya konkret dilakukan melalui penyerapan hasil bumi dari wilayah terdampak, khususnya Aceh.

Ia menjelaskan bahwa distribusi hasil pertanian dari daerah tersebut telah berjalan dengan baik ke pasar-pasar yang berada di bawah pengawasan Perumda Pasar Jaya. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menjaga pasokan Jakarta, tetapi juga membantu pemulihan ekonomi petani di daerah terdampak.

"Melalui Perumda Pasar Jaya, Pemprov DKI berkomitmen menampung hasil panen berikutnya dari berbagai wilayah terdampak bencana di Sumatra," ujar Rano Karno. Pernyataan tersebut disampaikannya saat berdialog dengan pengelola pasar dan pedagang.

Rano mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mulai menyerap hasil bumi Aceh sejak Jumat lalu. Pada 19 Desember 2025, Perumda Pasar Jaya tercatat membeli cabai dari Aceh sebanyak 1,4 ton untuk didistribusikan ke pasar-pasar di Jakarta.

Ia menambahkan, kebutuhan cabai di Jakarta tergolong tinggi, yakni mencapai sekitar 120 ton per hari. Oleh karena itu, kerja sama antardaerah dinilai sangat penting untuk menjaga kesinambungan pasokan sekaligus menekan gejolak harga.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong pola kerja sama berkelanjutan dengan daerah penghasil melalui skema contract farming. Skema ini diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjamin suplai pangan bagi Jakarta.

Langkah penyerapan hasil pertanian tersebut diharapkan membawa dampak ganda. Di satu sisi, stabilitas pasokan dan harga pangan Jakarta dapat terjaga, sementara di sisi lain kesejahteraan petani di daerah terdampak bencana dapat terbantu.

Dalam kesempatan yang sama, Rano Karno turut mengimbau masyarakat Jakarta agar berbelanja secara bijak selama periode libur Nataru. Ia menekankan pentingnya menghindari panic buying karena stok pangan dipastikan dalam kondisi aman.

"Kami mengajak masyarakat tetap tenang karena stok pangan Jakarta tercukupi," tutur Rano Karno. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menjelaskan bahwa cabai asal Aceh dijual dengan harga di bawah harga pasar. Cabai tersebut dibanderol sekitar Rp40.000 per kilogram, sementara harga pasar umumnya berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram.

Agus memastikan bahwa cabai yang didistribusikan ke seluruh gerai Pasar Jaya telah melalui pengawasan ketat keamanan pangan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga sebelum sampai ke tangan konsumen.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Upaya tersebut meliputi pemantauan rutin harga dan ketersediaan pangan, penyelenggaraan bazar dan pasar murah keliling, hingga distribusi pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu.

Selain itu, penguatan urban farming, pengawasan keamanan pangan terpadu, serta peningkatan kapasitas gudang BUMD pangan juga terus dilakukan. Pemprov DKI juga bersinergi dengan pemerintah pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, serta menjalin kerja sama antardaerah untuk mengendalikan inflasi.