Pengamat: Pelarangan Mobil Listrik Naik Feri demi Jamin Keselamatan Penumpang, RI Belum punya Infrastruktur Atasi Kebakaran EV di Pelabuhan

Perkuat edukasi publik

 Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa edukasi publik harus diperkuat menjelang masa liburan akhir tahun. Manifes yang lengkap, pembatasan muatan kendaraan, pemisahan kendaraan pribadi dan kendaraan logistik, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan harus diterapkan secara ketat, bukan sekadar imbauan yang bisa diabaikan. Ia menilai bahwa otoritas pelabuhan harus memastikan setiap operator kapal mematuhi standar keselamatan modern. 

Capt. Hakeng juga mendesak pemerintah menerbitkan regulasi teknis yang lebih tegas dan mengikat mengenai pelarangan mobil listrik di kapal feri. Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini masih terlalu umum dan tidak detail dalam menetapkan standar operasional lapangan. Ia merekomendasikan agar pelarangan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan menteri yang memuat definisi risiko, standar pengecekan kendaraan, ketentuan penempatan kendaraan di pelabuhan, dan sanksi tegas bagi operator yang melanggar.  

Selain itu, Capt. Hakeng mendorong pemerintah membangun infrastruktur penanganan kebakaran EV di pelabuhan, seperti kontainer isolasi tahan panas dan sistem deteksi dini berbasis sensor suhu. “Tanpa infrastruktur, larangan hanya jadi tulisan tanpa makna,” ujarnya seraya meminta pemerintah memastikan setiap operator feri melaksanakan pelatihan berkala menghadapi skenario kebakaran baterai, terutama menjelang periode puncak Nataru. “Simulasi itu tidak bisa sekadar formalitas. Harus realistis, harus serius,” tegasnya. 

 Menurut Capt. Hakeng, pemerintah daerah pun memegang peran strategis dalam pengawasan lapangan karena pelabuhan merupakan titik pertemuan antara laut dan daratan. Pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk melakukan inspeksi kendaraan, memastikan kepatuhan prosedur keselamatan, dan melakukan edukasi langsung kepada masyarakat. Diingkannya pula bahwa keselamatan laut bukan semata-mata urusan teknis pelayaran, melainkan bagian dari strategi nasional menjaga stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. 

Dalam konteks negara kepulauan, laut adalah urat nadi, dan keselamatan adalah denyut yang menjaganya tetap hidup,” ujarnya serya meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator kapal, dan masyarakat untuk menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama pada musim Nataru tahun ini. “Nataru bukan sekadar liburan. Ini ujian kedisiplinan kita sebagai bangsa. Kita ingin orang pulang dengan selamat, bukan dengan cerita buruk. Itu tujuan utamanya,” imbuh Capt. Hakeng.