UMP Jakarta 2026 Dipastikan Naik, Gubernur Pramono Janji Umumkan Lebih Cepat dan Adil

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 akan diumumkan lebih cepat setelah penetapan resmi dari pemerintah pusat. Ia juga menegaskan bahwa UMP Jakarta tahun depan dipastikan mengalami kenaikan dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi yang berlaku.

Pramono menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin berlama-lama dalam proses penetapan UMP agar kepastian bagi pekerja dan pelaku usaha dapat segera terwujud. Menurutnya, Jakarta siap bergerak cepat sepanjang regulasi dari pemerintah pusat sudah ditetapkan secara final.

"Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat," kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/12/2025). Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk tidak menunda keputusan strategis yang berdampak langsung pada jutaan pekerja.

Ia juga memastikan bahwa besaran UMP Jakarta 2026 akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut, kata Pramono, sudah berada dalam kerangka formula yang jelas sebagaimana diatur oleh pemerintah pusat.

"Pasti ada kenaikan. Karena alfanya ada range-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya," ujarnya. Pramono menekankan bahwa indikator ekonomi makro akan menjadi dasar utama dalam menentukan angka final UMP Jakarta.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menerima laporan terkait keputusan presiden serta arahan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme penetapan upah minimum. Arahan tersebut menjadi pijakan penting agar kebijakan UMP di daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional.

Dalam konteks tersebut, Pramono menegaskan posisi Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan dunia usaha. Ia menyebut pemerintah daerah tidak boleh berpihak secara berlebihan kepada salah satu pihak.

"Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha," ujar Pramono. Ia menambahkan bahwa proses penetapan UMP tidak boleh molor karena keterlambatan justru akan menimbulkan ketidakpastian di lapangan.

Pramono mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta jajaran terkait untuk segera menggelar rapat pembahasan UMP Jakarta 2026. Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar Jakarta tidak menjadi daerah yang terlambat dalam menetapkan upah minimum.

"Saya sudah meminta agar segera diadakan rapat, kita tidak boleh terlambat," katanya. Ia menilai ketepatan waktu merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada pekerja dan pengusaha.

Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan bahwa formula penetapan UMP 2026 telah memiliki rentang atau range yang jelas. Dengan adanya rentang tersebut, pembahasan selanjutnya tinggal mencari titik temu terbaik yang bisa diterima semua pihak.

"Angkanya kan sudah ada range-nya, tinggal di range itu kita cari jalan keluar antara pengusaha dan buruh," jelas Pramono. Ia menilai dialog dan musyawarah menjadi kunci agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan gejolak.

Saat ditanya mengenai besaran alpha dalam formula UMP yang berada pada kisaran 0,5 hingga 0,9, Pramono menyatakan bahwa angka tersebut belum diputuskan. Ia menegaskan bahwa penentuan alpha tidak akan dilakukan secara sepihak.

"Belum, belum diputuskan," ucapnya singkat. Pramono menegaskan bahwa proses penentuan nilai alpha akan melalui mekanisme yang demokratis dan terbuka.

Menurut Pramono, penetapan UMP Jakarta 2026 harus mencerminkan kondisi riil perekonomian sekaligus menjaga daya beli pekerja. Di sisi lain, keberlanjutan dunia usaha juga harus diperhitungkan agar iklim investasi di Jakarta tetap sehat.

Ia menambahkan bahwa Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, kebijakan UMP harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan dampak lanjutan yang merugikan.

Pemprov DKI Jakarta berharap penetapan UMP 2026 dapat menjadi solusi yang berimbang di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Pramono menegaskan bahwa keputusan akhir nantinya akan diambil dengan mempertimbangkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan kepastian kenaikan UMP Jakarta 2026 dan janji pengumuman lebih cepat, Pemprov DKI Jakarta ingin memberikan sinyal positif bagi pekerja dan pelaku usaha. Pramono menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keadilan dan demokrasi akan menjadi prinsip utama dalam proses penetapan tersebut.